nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Majelis Taklim Harus Terdaftar di Kemenag, Haedar Nashir: Semua Pihak Harus Bijak

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Senin 02 Desember 2019 08:00 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 12 02 614 2136744 majelis-taklim-harus-terdaftar-di-kemenag-haedar-nashir-semua-pihak-harus-bijak-Bvew9G6odO.jpg Haedar Nashir. Foto: Suara Muhammadiyah

MAJELIS taklim harus terdaftar di Kementerian Agama (Agama) mulai 2019 ini. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 29 tahun 2019 yang diterbitkan ada November lalu.

Kontan kebijakan ini menuai kontroversi, dan sejumlah ulama atau tokoh agama bereaksi. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, kalau serba diatur pemerintah secara detil atau berlebihan, termasuk mengatur majelis taklim, maka dikhawatirkan nanti aktivitas sosial lainnya seperti gotong royong dan aktivitas sosial di masyarakat luas maupun kegiatan keagamaan lainnya harus diatur pula.

Ia juga mengatakan, jangan sampai PMA Majelis Taklim menjadi alat mengatur dan melarang majelis-majelis taklim yang tidak sepaham dengan aparat atau pejabat Kementerian Agama, dalam hal ini KUA setempat.

"Sehingga menjadi instrumen untuk kepentingan golongan atau mazhab agama yang menyatu atau dominan dalam instansi pemerintah tersebut. Jika hal itu terjadi, dimungkinkan akan memunculkan konflik kepentingan dan gesekan paham keagamaan yang melibatkan otoritas negara atau institusi pemerintah. Semuanya perlu keseksamaan dan kearifan," ucap Haedar Nashir sebagaimana dilansir dari laman Suara Muhammadiyah pada Senin (2/12/2019).

Ia menambahkan, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan memerlukan visi yang luas dan jiwa kenegaraan yang mendalam agar tidak terjebak pada langkah-langkah sesaat yang kelihatan menyelesaikan masalah tetapi malah menimbulkan masalah yang lebih berat.

Manakala ada masalah-masalah besar dan krusial sebaiknya ditempuh dialog dan musyawarah untuk ditemukan jalan keluar bersama sesuai prinsip Persatuan Indonesia. Selain pendekatan hukum dan politik kekuasaan, perlu pendekatan yang berlandaskan jiwa sila keempat Pancasila yakni hikmah kebijaksanaan dan musyawarah sebagai bagian dari karakter dasar bangsa dan negara Indonesia.

Semua komponen bangsa termasuk umat beragama juga perlu seksama dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas lainnya dengan semangat kebersamaan dengan menghindari kegiatan-kegiatan yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kebangsaan.

Semua pihak harus bijak dan memiliki visi serta jiwa kenegaraaan yang melintasi agar tidak salah langkah yang membuat kehidupan kebangsaan menjadi gaduh terus menerus dan penuh pertentangan berkepanjangan. Pemerintah dan semua komponen bangsa harus belajar pada sejarah era Orde Lama dan Orde Baru agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Sebelumnya Menag Fachrul Razi mengatakan, terdaftarnya majelis taklim diperlukan sebagai data base yang nantinya dijadikan sebagai acuan mengucurkan dana bantuan.

"Kita tidak mewajibkan majelis taklim terdaftar pada Kemenag untuk memperoleh bantuan dari Kemenag, namun bagaimana kita mau bantu kalau tidak tahu datanya," ucapnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini