Muhammadiyah: Perlu Pengkajian dengan Saksama Pemberlakuan New Normal

Hantoro, Jurnalis · Kamis 28 Mei 2020 15:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 28 614 2220912 muhammadiyah-perlu-pengkajian-dengan-saksama-pemberlakuan-new-normal-P8W5I2sgBu.jpg Muhammadiyah. (Foto: Istimewa)

PIMPINAN Pusat Muhammadiyah turut memberikan pandangan terkait kebijakan new normal yang akan dicanangkan pemerintah di tengah pandemi corona virus disease (covid-19) ini. Hal itu dijelaskan melalui pernyataan pers PP Muhammadiyah nomor 002/PER/I.0/I/2020 tentang pemberlakuan new normal yang ditandatangani Ketua Umum Profesor Dr H Haedar Nashir M.Si dan Sekretaris Umum H Abdul Mu'ti M.Ed.

Dijelaskan, kebijakan pemerintah tentang new normal akhir-akhir ini dinilai menimbulkan tanda tanya dan kebingungan di masyarakat. Di satu sisi pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), namun di sisi lain justru memberlakukan relaksasi.

"Demikian halnya dengan new normal. Perlu ada penjelasan dari pemerintah tentang kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing. Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup," jelas keterangan tersebut, seperti dikutip dari Muhammadiyah.or.id, Kamis (28/5/2020).

New normal di mal. (Foto: Istimewa)

Sementara laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), lanjut keterangan tersebut, menyebut pandemi covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi, pemerintah justru dinilai melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan saksama dari para ahli epidemiologi?

"Pemerintah perlu mengkaji dengan saksama pemberlakuan new normal, dan penjelasan yang objektif dan transparan terutama yang terkait dengan (1) Dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan covid-19 di Indonesia saat ini; (2) Maksud dan tujuan new normal; (3) Konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik; (4) Jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal; (5) Persiapan-persiapan yang saksama agar masyarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah covid-19," tegasnya.

Mereka menyatakan pemerintah bertanggung jawab terkait penerapan new normal ini, demikian juga dengan konsekuensinya. Maka itu, perlu pengkajian secara saksama agar perjuangan publik Tanah Air selama tiga bulan terakhir tidak menjadi sia-sia.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Sebagaimana diketahui, new normal merupakan skema baru dari pemerintah yang memperbolehkan masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi. Namun, masyarakat harus tetap memerhatikan protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, tidak berkerumun, sampai mengenakan masker.

"Kami akan meneruskan mengenai protokol tatanan normal baru yang produktif dan aman covid," ujar Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas virtual, Rabu 27 Mei 2020.

Ia mengatakan seluruh anggota TNI dan Polri sudah diterjunkan ke lokasi keramaian. Hal ini untuk membuat masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan di tempat umum.

"Kemarin sudah kita mulai sudah digelar pasukan aparat dari TNI yang diterjunkan ke lapangan ke titik-titik keramaian di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota," ungkap Jokowi.

Menurut dia, jika hal ini berhasil maka pemerintah bakal memperluas penetapan protokol kesehatan new normal ke beberapa daerah di Tanah Air, namun tetap memerhatikan angka kurva dan fakta yang ada di lapangan.

"Dalam rangka persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan kita lihat dari angka-angka dan fakta-fakta di lapangan. Apabila ini efektif, kita akan gelar akan perluas lagi ke provinsi dan kabupaten lain," tegasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini
Adzan Shubuh Adzan Dzuhur Adzan Ashr Adzan Maghrib Adzan Isya