Halal Itu Lebih dari Sekadar Mutu, Plt Kepala BPJPH: Negara Non-Muslim pun Mengakui

Vitrianda Hilba Siregar, Jurnalis · Jum'at 09 April 2021 05:04 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 08 614 2391530 halal-itu-lebih-dari-sekadar-mutu-plt-kepala-bpjph-negara-non-muslim-pun-mengakui-LvUqbAV7sv.jpg Produk halal. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Halal itu lebih dari sekadar mutu karenanya, tak heran apabila masyarakat non-muslim di berbagai negara di dunia menganggap bahwa produk halal dan thayyib (baik) merupakan jaminan mutu.

"Berbeda dengan sistem mutu lain di dalam menentukan status kehalalan ini, tidak mengenal istilah ambang batas," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki saat menjadi narasumber Webinar Nasional Sertifikasi Halal pada rangkaian Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia, Kamis (8/4/2021).

Mastuki menjelaskan bahwa dalam jaminan produk halal (JPH) tidak ada 'kelonggaran' seperti yang ada pada sistem keamanan pangan yang masih memungkinkan adanya bahan berbahaya, cemaran mikroba, dan sebagainya asalkan masih di bawah ambang batas tertentu.

Baca Juga: Perbankan Syariah Hapuskan Ekonomi Rente Bikin Masyarakat Makin Melarat

"Pada konsep halal tidak dibolehkan masuknya bahan haram pada level berapapun. Pilihannya hanyalah halal atau haram. Innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyinun, jadi yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas," terangnya dikutip dari laman Kemenag.

Maka, lanjutnya, bagi produk berupa barang atau jasa yang status kehalalannya tidak atau belum jelas, samar-samar, syubhat, maka harus diperjelas statusnya. Caranya dengan melakukan sertifikasi halal oleh lembaga yang berkompeten dan berwenang.

"Untuk memastikan ketersediaan produk halal bagi muslim dan warga negara pada umumnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai bentuk pelaksanaan UUD 1945 Pasal 29," kata Mastuki.

Baca Juga: Silatuhrami Bukan Saja Pertemuan, Tetapi Mendorong Manusia Semakin Takwa

Tujuan dari disahkannya UU JPH tersebut, untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan mengunakan produk. Juga untuk meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

"Untuk melaksanakan amar dan amanat JPH tersebut, dibentuklah BPJPH di bawah Kementerian Agama. Kewenangannya diatur berdasarkan UU untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH secara kolaboratif bersama-sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertanggungjawab pada pemeriksaan dan/atau pengujian produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas ulama yang berwenang di dalam penetapan fatwa kehalalan produk," pungkasnya.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

(Vitri)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini
Adzan Shubuh Adzan Dzuhur Adzan Ashr Adzan Maghrib Adzan Isya