JAKARTA - Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis merespons pernyataan Wakil Presiden, Ma'aruf Amin terkait besarnya subsidi biaya haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) hingga mencapai 60 persen dari total keseluruhan dana haji.
Ia pun setuju jika subsidi haji dihapuskan.
"Sekali lagi, Saya setuju dihapus aja subsidi itu karena yang haji harus yang mampu. Subsidi itu untuk yang tidak mampu," ujar Cholil dikutip dalam akun Twitternya @cholilnafis, Kamis,(18/08/2022).
Pada tweet sebelumnya, Rais Syuriah PBNU itu menyampaikan bahwa pemerintah dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) seharusnya tidak perlu memberikan subsidi haji kepada umat Islam di Indonesia. Sebab, menurutnya, dalam Islam pun naik haji wajib dilaksanakan bagi orang-orang yang mampu.
Baca juga: Terima Audiensi BPKH, Wapres RI Minta ONH Mutlak Dinaikkan
"Pemerintah dan BPKH tak perlu mensubsidi biaya haji karena dalam Islam yang wajib melaksanakan ibadah haji adalah yang mampu," tuturnya.
Baca juga: Bertambah 1 Orang, 90 Jamaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu lagi membebani uang rakyat dan dana haji yang dikumpulkan jutaan jamaah di BPKH.
"Maka tak perlu membebani uang rakyat dan dana BPKH. Biarkan harga haji sebagaimnaa mestinya dibayarkan penuh oleh calon jemaah haji," ujar dia.