Ditanya Biaya BPIH 2024, Irjen Kemenag: Akan Coba Kami Hitung Ulang

Kementerian Agama (Kemenag) belum memberikan besaran Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 2024. Tetapi pemerintah akan mempercepat penentuan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH) 2024 terkait dengan kebijakan Arab Saudi dalam hal penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) untuk negara yang mengirim jamaah haji, termasuk Indonesia.

Rencana perubahan penetapan maktab itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah Taufiq F Al Rabiah dalam pertemuan Haflatul Hajj Al-Khitamy (Penutupan Penyelenggaraan Haji) di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Jumat, 30 Juni 2023. Menurut Taufiq, negara yang lunas terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas tempat strategis. Berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, dimana penempatan didasarkan pada kebijakan khusus dari pemerintah Arab Saudi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali mengatakan, kebijakan Arab Saudi itu bisa dikatakan sebagai salah satu tantangan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan haji tahun mendatang menjadi lebih cepat dan lebih baik dibandingkan tahun ini. Percepatan berarti melakukan akselerasi dalam beberapa aspek termasuk dalam proses di DPR RI.

Faisal menjelaskan, siklus setelah pelaksanaan haji 2023 itu adalah penyampaian laporan keuangan ke DPR, pemeriksaan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK). "Setelah itu baru proses pembahasan BPIH 2024," kata Faisal. Sehingga, dia belum bisa berandai andai terkait BPIH tahun depan.

"Tapi berdasarkan pengalaman tahun ini, ya mungkin akan coba dihitung ulang. kemari ada yang bisa mungkin kita lakukan penyesuaian penyesuaian. paling penting layanan haji dimaksimalkaan," kata Faisal kepada Media Center Haji (MCH) di Makkah, Selasa (4/7).