MAKKAH - Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Arsad Hidayat meminta kepada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk menetapkan kuota haji 2023 lebih awal.
Jika sudah normal, penetapan kuota haji 2023 bisa dituangkan dalam nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
"Kalau seandainya juga nanti kuota di 2023 kembali normal saya kira kita nanti minta dari sisi pemerintah dalam hal ini kementerian haji untuk menyiapkan MoU yang di dalamnya termasuk penetapan kuota itu dari awal," kata Arsad yang juga menjabat Direktur Bina Haji PHU Kementerian Agama, Makkah, Rabu (29/6/2022).
Arsad mengharapkan jika memungkinkan setelah selesai pelaksanaan haji 2022, paling lambat November-Desember sudah ada undangan untuk melaksanakan MoU penetapan kuota haji 2023.
Hal ini agar persiapan dari sisi pemerintah dan DPR akan jauh lebih baik termasuk tambahan kuota haji.
"Saya kira kalau pun mau diberi tambahan kuota ya waktunya harus cukup sehingga tidak menyusahkan semua pihak," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Diah Pitaloka menilai kebijakan haji yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi hanya komunikasi searah. Untuk itu dibutuhkan adanya komunikasi dua arah yang lebih intensif agar pelaksanaan ibadah haji 2023 bisa berjalan dengan baik termasuk jika ada kuota tambahan.
"Selama ini dua arah tapi normatif untuk bisa persiapan kita bisa lebih matang misalnya kuota tambahan kita maksimal ini sebelum ada penetapan biaya haji, kuota itu sudah fix Indonesia berapa. Ini kalau misalnya tinggal seminggu, tinggal 3 hari kita enggak bisa begitu juga," tukasnya.
Sebelumnya, Kuota haji Indonesia pada tahun depan berpeluang mencapai 275.000 jamaah. Namun, hal ini harus memenuhi seluruh aspek dari keputusan Arab Saudi hingga faktor kesehatan.