Kenaikan Bipih Dinilai Tepat untuk Hindari Skema Ponzi

"Tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan skema Ponzi, karena ada unsur ketidakadilan dan berbahaya untuk jangka panjang," tutur Asep.

Asep pun menegaskan, kenaikan BPIH menjadi penting sehingga biaya untuk berhaji didasarkan pada kebutuhan riil dan subsidi pemerintah, serta terhindar dari penyalahgunaan keuangan.

Berdasarkan kasus yang telah menimpa calon jamaah umroh First Travel, dia menghimbau agar skema ponzi tersebut tidak terulang lagi. Menurutnya, harga murah yang ditawarkan First Travel didasari praktik skema Ponzi dalam pengaturan uang jamaahnya yang dilakukan perusahaan.

”Perputaran uang secara sepihak yang tidak transparan sama halnya dengan menginvestasikan uang tanpa persetujuan dari pendaftar,” kata pria yang juga Pembina Lazisnu Tangsel itu.

Dia menyarankan Kementerian Agama, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, hendaknya melakukan aneka pengawasan yang komprehensif untuk menghindari kasus penggelapan dana jamaah haji. Masa tunggu haji yang lama, jangan lantas dijadikan alasan bagi para oknum untuk menangguk keuntungan dari dana haji yang mengendap sembari menunggu pelunasan.

”Bagi perusahaan travel yang kedapatan melakukan itu, maka harus ditindak tegas,” ujarnya.

Faktor lain yang juga harus diterapkan adalah istithoah dan keadilan. Dana haji yang relatif kurang rasional berakibat adanya penumpukan para calon jamaah hingga puluhan tahun. Jika hal tersebut tidak segera dibenahi, maka akan berakibat timbulnya spekulasi pada dana serta masa tunggu yang tidak rasional.

"Usulan Kemenag untuk menaikan ongkos BPIH dengan landasan rasionalisasi ini perlu diapresiasi," pungkasnya.

(Awaludin)