Indonesia Bakal Jadi Kiblat Industri Halal Dunia, Ini Buktinya

Gaya hidup halal saat ini telah menjadi tren dunia. Tak terkecuali Indonesia yang merajai industri halal dari beberapa negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya.

 

Bukan hanya sekedar tren, industri halal juga berpotensi meningkatkan transaksi keuangan berbasis syariah.

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim mengatakan, ke depannya industri halal dan keuangan syariah harus terus ditingkatkan perannya.

"Kita mau ke mana arahnya. Sesuai Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, barang yang beredar di Indonesia dari luar itu harus bersertifikasi halal, bukan hanya halal," kata Lukman, Rabu (21/8/2019).

Persoalan halal di Indonesia, kata Lukman, sebenarnya bukanlah hal yang baru. MUI pun sudah menjalankan sertifikasi halal sejak 30 tahun lalu. Ke depannya industri halal diperkirakan akan mengarah ke pembangunan ekonomi Indonesia.

"MUI berperan dalam sertifikasi karena MUI volunter posisinya, maka menunggu perintah dari pemerintah. Jadi peran LPPOM sudah 30 tahun, kita volunter tanpa kehadiran pemerintah," ujarnya.

Melalui sertifikasi halal nantinya konsumen akan diberi jaminan produk. Namun kebanyakan lembaga sering kesulitan, jika dihadapkan dengan kepentingan bisnis.

"Kalau kita bicara industri, memang kita kalah oleh beberapa negara. Pakistan dan Turki masih di atas kita. Tapi untuk halal dan keutungan syariah, ini semua persaingan," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI, Adiwarman A Karim mengatakan, prospek ke depannya dia yakin Indonesia dapat jadi kiblat pasar halal yang merajai dunia.

"Kami yakin pasar halal di Indonesia akan semakin menggurita bahkan menjadi kiblat dunia. Lihat saja industri busana muslim kita mampu menjadi kiblat dunia. Kemudian industri makanan, industri yang berhubungan dengan entertainment juga. Energi umat Islam di Indonesia besar, tinggal apa yang bisa dilakukan pemerintah, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ujar Adiwarman.

(Dyah Ratna Meta Novia)