Arab Saudi Diharap Diskusi Soal Biaya Masyair Haji 2023 Sebelum Ditetapkan

JAKARTA - Pemerintah Arab Saudi diharapkan melakukan diskusi terlebih dahulu terkait biaya layanan masyair (Arafah, Muzdalifah dan Mina) haji 1444H/2023M.

Biaya pelayanan masyair pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022M menggunakan sistem paket layanan yang digitalisasi dalam bentuk E-hajj. Sehingga Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan negosiasi lebih lanjut terkait harga biaya masyair.

Menag menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Rabiah saat ke Kantor Kementerian Agama Jalan MH Thamrin Jakarta, Senin (24/10/2022).

"Itu yang diharapkan pak menteri mohon diumumkannya ada Ta'limatul Hajj, ditawarin dulu jadi kita itu tahu kemudian mungkin bisa nego tidak langsung seperti kemarin,"ujar Dirjen PHU, Hilman Latief saat ditemui wartawan di Jakarta, Senin (24/10/2022).

"Kemarin langsung lewat E-hajj secara elektronik dicantumkan sekian-sekian, tidak bisa mengobrol kita. Sudah mandatory bayar berangkat, enggak bayar enggak berangkat,"tuturnya.

Dia mengatakan, Kemenag menyadari bahwa peningkatan biaya masyair tak dapat dihindari. Namun ia berharap kenaikan biaya tersebut tetap proporsional, terjangkau dan juga cara menginformasikannya terpola lebih awal. Sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyampaikan ke publik terkait dengan persoalan tersebut.

"Menteri agama mengharapkan betul layanan yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia bisa seimbang, proporsional dengan biaya masyair ataupun sebaliknya,"ujarnya.