DPR Usul Pembangunan Kampung Indonesia di Tanah Suci
MADINAH - Jumlah jamaah haji Indonesia yang terus bertambah dan biaya haji yang terus naik tiap tahun harus diantisipasi. Langkah yang bisa dilakukan untuk efisiensi anggaran dengan pembangunan perkampungan atau pemondokan haji di tanah suci.
Wakil Ketua DPR Anis Matta menyatakan Pemerintah sebaiknya mulai menjajaki pembangunan Kampung Indonesia itu. Pemerintah Indonesia bisa melakukan pendekatan goverment to goverment (G to G) kepada pemerintah Arab Saudi untuk membangun hal itu.
“Mumpung Arab Saudi sedang gencar-gencarnya membangun, hubungan baik selama ini antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi bisa digunakan secara G to G untuk melaksanakan niat tersebut," kata Anis Mata, dalam kunjungan ke Madinah untuk pengawasan pelaksanaan haji, Jumat (12/10/2012).
Menurut Anis Matta, Pemerintah bisa meminta pemerintah Arab Saudi untuk menyediakan lahan yang meskipun agak jauh dari kota Makkah, asalkan pembangunan subway dan monorail yang sedang dibangun bisa dikoneksikan ke sana.
Anis Matta menjelaskan, dengan pembangunan ini maka akan melepaskan Indonesia dari ketergantungan dan kesulitan dalam mencari pondokan setiap tahunnya.
“Saya yakin ini kalau kita mau bisa direalisasikan, mumpung Arab Saudi sedang memiliki program domestik pembangunan termasuk pembangunan jalur kereta yang menghubungkan kota-kota di Arab Saudi dan jalur subway di kota-kotanya,” jelas dia.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, pondokan ini jika bisa direalisasikan menurutnya juga tidak akan kosong karena jumlah jamaah umrah Indonesia kini sepanjang tahun yang ke Arab Saudi sudah mencapai angka 400.000 orang setiap tahunnya. "Ini juga akan bisa menekan ongkos naik haji dan juga umrah. Sehingga akan makin banyak orang Indonesia yang mungkin karena tidak bisa haji dalam waktu dekat, tapi bisa melakukan umrah karena harganya yang semakin murah,” imbuhnya.
Jika Indonesia memiliki pondokan sendiri, menurutnya juga akan berdampak pada kenyamanan dan keamanan bagi para jamaah haji Indonesia. "Sudah waktunya pemerintah memberikan pelayanan yang maksimal bagi para jamaah haji dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai umat Islam. Saya pikir hal ini juga bisa direalisasikan di Madinah juga dan tidak hanya di Makkah dan ini harus segera direalisasikan oleh pemerintah,” tegasnya.
Untuk pembiayaan, Anis menyarankan pemerintah mengeluarkannya dari APBN ataupun dari dana abadi umat. Ini jelasnya merupakan bentuk investasi yang akan menguntungkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini juga menjadi penting karena pemerintah Arab Saudi dengan berbagai pembangunan termasuk perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi target kedatangan jamaah haji sebanyak 12 juta orang kedepannya.
”Kalau tidak memiliki dana, maka bisa dibuatkan kontrak penyewaan jangka panjang. Mumpung negara lain belum ada yang merealisasikan ke arah sini, maka lebih baik kita mendahuluinya. Dengan menjadi yang pertama, kita bisa memilih lahan yang agak murah, dipinggiran tidak jadi masalah, toh terkoneksi. Kita bisa meminta perusahaan konstruksi terbesar di Arab Saudi yang dimiliki bin Ladin membangunnya,” terang Anis.
Anggota FPDIP, Ganjar Pranowo yang juga menjadi anggota timwas haji sependapat dengan hal itu. Menurutnya langkah ini sebaiknya dipikirkan serius sebagai sebuah alternatif karena semakin tahun angka antrean rakyat Indonesia yang mendaftar untuk berangkat haji semakin lama, sampai mencapai 19 tahun.
”Biaya haji pun akan bisa lebih stabil setiap tahun. Secara akumulatif ongkos pembangunan juga akan bisa tertutupi dalam 5-6 tahun jika menggunakan skema seperti ini. Jika dikelola dengan baik maka tentunya ini akan sangat membantu para jamaah haji. Sebagai sebuah wacana ini sangat seksi untuk diperbincangkan,” tandasnya.
Sebelumnya dalam era Maftuh Basuni sebagai menteri agama sudah ada rencana untuk membangun pondokan Indonesia. Namun entah bagaimana, rencana-rencana yang sudah dipersiapkan itu tidak berjalan sampai kini.
(M Budi Santosa)
