JAKARTA – Penentuan Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah apakah jatuh pada Minggu 11 Agustus atau Senin 12 Agustus akan diputuskan pada sidang itsbat Kamis, 1 Agustus 2019, bertepatan dengan 29 Zulqa’dah 1440 H.
Sidang itsbat awal Zulhijjah 1440 H untuk menentukan Hari Raya Idul Adha 1440 H akan dipimpin Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin, karena Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tengah bertugas sebagai Amirul Hajj di Arab Saudi.
"Sidang isbat awal Zulhijjah akan dilaksanakan Kamis, 1 Agustus 2019M di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama RI, Jl. MH. Thamrin No. 6, Jakarta," ujar Dirjen Bimas Islam Muhammadiyah Amin di Jakarta, melalui siaran pers, Senin (29/7/2019).
Sidang isbat awal Zulhijjah 1440 H akan dihadiri perwakilan MUI, para duta besar negara sahabat, Komisi VIII DPR, Mahkamah Agung, BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Informasi Geospasial (BIG), Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama; dan Tim Hisab dan Rukyat Kementerian Agama.
Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Agus Salim menambahkan, penentuan awal Zulhijjah 1440 H menunggu hasil Rukyatul Hilal di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan Kanwil Kementerian Agama dan Kemenag kabupaten/kota, bekerjasama dengan Peradilan Agama, ormas Islam, serta instansi lain setempat.
“Hasil Rukyatul Hilal di seluruh Indonesia dan Data Hisab Posisi Hilal awal Zulhijjah 1440 H akan dimusyawarahkan dalam sidang isbat untuk kemudian diambil keputusan penentuan awal Zulhijjah 1440 H dan Idul Adha,” ucapnya.
Rukyatul hilal akan dilakukan pada 90 titik lokasi, yang tersebar di provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
(Martin Bagya Kertiyasa)