Tangani Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Pengarusutamaan Islam Moderat Perlu Dilakukan
Kepala Humas Universitas Jember, Agung Purwanto mengatakan, pengarusutamaan Islam moderat menjadi cara yang dipilih untuk menangani masalah radikalisme di Kampus Tegalboto.
Menurut Agung, Universitas Jember akan tetap mengutamakan komunikasi dua arah dalam memberikan pemahaman Islam moderat, serta cara-cara persuasif yang konstruktif untuk menjalankan deradikalisasi di kampus. Pihaknya juga menggandeng lembaga pemerintah, organisasi keagamaan dan lembaga lain yang berkompeten dalam pengarusutamaan Islam moderat di kampus.
“Ada beberapa kebijakan dalam pengarusutamaan Islam moderat yang kami lakukan, pertama mempersiapkan para dosen pengajar Mata Kuliah Umum seperti Pendidikan Agama Islam yang benar-benar berlatar belakang Islam moderat. Bahkan kami melibatkan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama untuk memberikan rekomendasi dalam memilih dosen tersebut," ujar Agung, Selasa (26/11/2019).
Kampusnya, terang Agung, juga mempersiapkan kurikulum mata kuliah umum yang mengandung materi pengembangan karakter, penanaman nasionalisme, dan cinta tanah air. Selain itu juga mengajak peserta didik untuk melihat permasalahan yang ada, lalu bersama-sama mencari solusinya.
"Dosen juga aktif menjadi kawan diskusi, pendamping, bahkan teman curhat bagi mahasiswa terutama di masalah agama,” jelas Agung.
Perubahan kurikulum ini juga tampak pada Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam (PAI), jika sebelumnya lebih banyak memberikan penekanan pada fikih dan akidah, maka di kurikulum yang baru mahasiswa diperkenalkan pada cakrawala pemikiran Islam, seperti Islam dan demokrasi, HAM dalam perspektif Islam, serta teologi kebangsaan.
Kebijakan ini didukung dengan program lanjutan seperti penataan tempat ibadah di lingkungan kampus. “Semua masjid, musala serta Unit Kegiatan Rokhani Islam di lingkungan Kampus Tegalboto harus memiliki program yang senada dengan pengarusutamaan Islam moderat. Tak heran jika kini kegiatan seperti salawatan, semaan Alquran mulai marak di masjid kampus dan di fakultas. Kami juga mengagendakan program-program yang dapat mempertemukan mahasiswa lintas agama dan budaya yang dikemas dalam berbagai kegiatan semisal cross-cultural outbond,” terang Agung.
Kedua, adalah melakukan pemetaan terhadap profil pemikiran keagamaan mahasiswa Universitas Jember. “Penelitian yang kemarin mencuat itu adalah pemetaan tahun 2017/2018 lalu, yang tujuan utamanya ingin mengetahui pemikiran mahasiswa kita terkait indikasi awal benih-benih radikalisme. Jadi bukan berarti 22 persen mahasiswa tadi terpapar atau sudah memiliki pandangan radikal. Justru dengan adanya pemetaan tadi memberikan data bagi kami bagaimana menjalankan agenda deradikalisasi,” tegas Agung.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak perlu berlebihan menanggapi hasil pemetaan tersebut. Mengingat hal itu merupakan mapping awal yang memang masih perlu ditindaklanjuti dengan pemetaan dan penelitian lanjutan.
Ketua Tim Pemetaan Radikalisme Mahasiswa di Universitas Jember, Akhmad Munir mengatakan, pemetaan ini dilakukan pada akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018.
Pemetaan berbeda dengan survei di mana teknik sampling-nya diatur secara ilmiah. Pemetaan ini hampir sama dengan sensus yang mendata mahasiswa dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan.
Angka 22 persen yang muncul, bukan mewakili dari keseluruhan total mahasiswa Universitas Jember, melainkan dari jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner.
“Hasil pemetaan ini pun tidak bisa begitu saja menjadi dasar generalisasi bahwa 22 persen mahasiswa kita yang mengisi kuesioner telah terpapar paham radikal. Sebab tujuannya ingin mengetahui secara dasar pemahaman keagamaan dan pemaknaan aspek teologis dan aspek politik mereka terkait konsep kepemimpinan dan kenegaraan. Jadi ibarat peta, kita tahu dimana kota Jember tapi tidak tahu apa saja isi kota Jember itu,” tuturnya.
Akhmad Munir menjelaskan, setelah pemetaan itu dilakukan, banyak agenda kampus terkait deradikalisasi yang dilakukan berdasarkan pada hasil mapping tadi. Misalnya saja hasil pemetaan dijadikan bahan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) merekonstruksi kurikulum berbasis moderatisme Islam.
Dulu tidak ada teologi kebangsaan tapi sekarang dimasukkan tema tersebut. Dulu tidak ada HAM dan demokrasi dalam Islam tapi sekarang sudah ada tema ini dalam rencana pembelajaran semester.
(Dyah Ratna Meta Novia)
