Humor Gus Dur: Kiai Pilih Poligami

Mohammad Saifulloh, Jurnalis · Jum'at 12 Juni 2020 20:04 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 12 614 2229123 humor-gus-dur-kiai-pilih-poligami-5U4ARE5dSa.JPG Almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur (Foto: Ist)

DI KALANGAN Nahdlatul Ulama (NU), seorang kiai yang 'hanya’ dikaruniai anak perempuan dirasa belum lengkap. Bagaimana dengan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang memiliki empat orang anak perempuan?

Gus Dur memang sempat disarankan untuk menikah lagi, bahkan sering diperkenalkan dengan perempuan-perempuan lain untuk 'nikah siri' demi mempunyai keturunan laki-laki.

Namun, dia menentang dan memilih 'kabur' dari perempuan-perempuan itu. Dalam sebuah kesempatan di peringatan Hari Kartini 2002 di Kota Yogyakarta, Gus Dur pernah menyampaikan bahwa yang melakukan poligami adalah orang yang tidak mengerti kitab suci.

“Karena kalau disebutkan poligami boleh dilakukan asal adil, dan yang menentukan adil tidaknya itu seharusnya adalah sang obyek, yaitu si perempuan,” ujar Gus Dur.

Baca juga: Humor Gus Dur: Kirim Tim Khusus Hantu Pondok Indah

Sang istri, Shinta Nuriyah yang ikut mendampingi terlihat tersenyum simpul. Namun, bukan Gus Dur namanya kalau tidak menyelipkan guyonan.

Gus Dur mempertajam pernyataannya dengan sebuah analisis di balik alasan kiai NU banyak yang poligami.

“Ya gimana lagi, lha kiai itu datang ke diskotek aja enggak boleh, ke tempat prostitusi apalagi. Ya sudah satu-satunya jalan ya poligami itu!” tuturnya,

Sikap Gus Dur tersebut tak lepas dari pola pikirnya tentang kesetaraan gender. Sang ayah, KH Wahid Hasyim banyak menjadi suri tauladannya.

Gus Dur

Pada saat Gus Dur menduduki jabatan sebagai Presiden RI, beliau telah mengubah Menteri Urusan Peranan Wanita, menjadi Menteri Urusan Pemberdayaan Perempuan.

"Gus Dur memelopori terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender (PUG),” jelas Pengurus Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM NU (Lakpesdam NU) Provinsi Lampung, Siti Mahmudah.

Instruksi inilah yang menjadi embrio dari berbagai kebijakan ramah perempuan, di antaranya tindakan afirmasi kuota 30 persen perempuan di ranah politik. Pada perkembangannya inpres ini ditingkatkan menjadi UU Keadilan dan Kesetaraan Gender.

*diadaptasi dari website nu.or.id

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini