DPR Antisipasi Swastanisasi Haji oleh Arab Saudi, Begini Dampaknya ke Jamaah
MAKKAH - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mewanti-wanti adanya potensi swastanisasi pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Hal ini setelah adanya biaya kenaikan Masyair sehingga Indonesia harus merogoh kocek dana segar Rp1,5 triliun.
"Jadi gini ada 2, pertama kita akan menemukan pola kerja baru pemerintah Saudi, mereka sedang mengubah cara manajemen dan cara kerja bukan hanya haji tapi pemerintahan juga, ini yang harus diantisipasi Undang-Undang," kata Muhaimin usai rapat koordinasi dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di Makkah, Selasa (5/7/2022).
Untuk itu, Muhaimin meminta pemerintah dan seluruh pihak termasuk DPR memperkuat kemampuan adaptasi perkembangan di Arab Saudi, termasuk kebijakan kenaikan biaya Masyair yang bisa dikatakan mendadak.
Apalagi saat ini, sistem pelaksanaan haji-umrah dari muassasah ke syarikah cenderung akan memperluas swastanisasi di dalam proses perjalanan ibadah haji.
"Kita juga harus protes juga kalau ada hal-hal yang kemudian di Kemenlu harus protes, Kemenag juga harus melakukan bantuan diplomasi sesuai bidang tugasnya karena pendadakan-pendadakan ini cenderung swastanisasi," katanya.
Apa dampak dari potensi swastanisasi haji? Menurut Muhaimin, posisi jamaah haji akan paling lemah.
"Ini yang kita tidak ingin membuat bargaining position jamaah lemah. Swastanisasi ini memang cenderurung kontrol efisiensi tinggi tapi akan melemahkan bargaining-nya," ujar Muhaimin.
Dampak lain dari swastanisasi haji yang perlu diantisipasi adalah potensi kenaikan biaya Masyair setiap tahunnya. Hal ini tentu membuat dana keuangan haji yang dikelola BPKH bisa terganggu. Selain itu, potensi kenaikan biaya haji bisa saja terjadi.
