"Artinya kita minta layanan proporsional dengan negara lain. Biar suaranya sama-sama kuat ya dan rasional bukan cuma harga sekian," kata Hilman.
Tak hanya mengevalusi biaya Masyair dengan beberapa negara, Kementerian Agama juga akan membahas dengan mitra terkait seperti Komisi VIII DPR, BPKH hingga tim pengawas DPD dan BPK.
"Kita ingin dengar masukan mereka karena mereka rasakan juga layanan di Masyair jadi komprehensif. Baru masuk ke keputusan politik yang akan diputuskan Kemenag dan DPR RI," katanya
(Khafid Mardiyansyah)