Jamaah Haji Indonesia Bakal Dapat Perhatian Khusus Arab Saudi
JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyebutkan, Menteri Haji Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah mengapresiasi sejumlah gagasan yang direncanakan Indonesia untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
"Alhamdulillah, Menteri Tawfiq di luar dugaan kami ternyata sangat apresiasi terhadap gagasan-gagasan yang kami planning-kan tahun ini. Beliau juga mengapresiasi Pak Presiden (Prabowo) yang membentuk badan khusus (Badan Penyelenggara Haji). Ditambah lagi dengan penguatan-penguatan yang dilakukan oleh Menteri Agama," kata Nasaruddin, melansir Kemenag, Kamis (28/11/2024).
Ia menyampaikan, Indonesia mendapat perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia.
“Menteri (Haji) dan timnya di Saudi Arabia kemarin lebih siap untuk memberikan perhatian khusus kepada Indonesia,” ucapnya.
Salah satu poin yang dibahas adalah permintaan tambahan petugas haji.
"Kami minta tambahan petugas ya. Karena saya sampaikan bahwa jamaah haji kita itu nanti banyak yang senior, banyak yang lanjut usia, dan itu membutuhkan bantuan baik itu tenaga medis, maupun juga tenaga personal," tuturnya.
Selain itu, Nasaruddin meminta jamaah haji Indonesia tidak ditempatkan di Mina Jadid.
"Kami minta supaya jamaah haji Indonesia itu menempati tempat di Mina, yang bukan Mina Jadid. Tapi tentu persyaratannya kita harus melaksanakan seluruh persyaratan yang harus dilakukan," katanya.
Dalam hal transportasi, ia melanjutkan, Menteri Haji Saudi mengapresiasi perubahan sistem dari muassasah ke syarikah. Sistem ini diharapkan dapat memberikan layanan lebih baik kepada jamaah haji. Menag menegaskan, seluruh proses seleksi pihak terkait akan dilakukan secara transparan.
"Soal nanti, siapa nanti yang kita gunakan itu, kami wanti-wanti menyampaikan kepada tim kami bahwa itu kita akan masukkan ke sistem. Sistem itu nanti kita akan tentukan kriterianya. Setelah ada kriterianya, kita lakukan semacam evaluasi. Di samping evaluasi juga kita akan lakukan semacam pendekatan-pendekatan di lapangan," katanya.
Menurut Nasaruddin, pihaknya akan konsisten menerapkan regulasi dan sistem yang ditetapkan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan lebih adil, sehat, lancar, dan transparan. Rencana kerja ini akan dilengkapi Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Haji dan DPR Komisi VIII untuk menyepakati kebijakan dan persyaratan yang dibutuhkan.
"Insya Allah, Januari nanti, awal, nanti ada ketentuannya itu sudah ada MOU. Maka itu kami juga akan menyelesaikan sesegera mungkin antara Kementerian Agama, BPH, dan DPR Komisi VIII, terutama untuk menentukan segala sesuatu yang dipersyaratkan," tutur Menag.
(Erha Aprili Ramadhoni)
