Jelang Ramadan, Kemenag Kebut Pemulihan Fasilitas Ibadah Terdampak Banjir
JAKARTA — Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama mengawal pemulihan layanan keagamaan di sejumlah wilayah terdampak bencana, meliputi Provinsi Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Upaya ini dilakukan untuk memastikan hak beribadah masyarakat tetap terpenuhi, terutama menjelang bulan suci Ramadan.
Penanganan pascabencana tidak hanya menyasar aspek fisik, tetapi juga spiritual, serta perlu menjaga keberlangsungan layanan keagamaan di tengah situasi darurat.
“Penanganan pascabencana harus menyentuh aspek fisik dan spiritual secara simultan. Masjid, KUA, madrasah, dan ruang-ruang keagamaan lainnya perlu segera dipulihkan agar tetap berfungsi sebagai pusat layanan umat, terlebih menjelang Ramadan. Layanan keagamaan tidak boleh terhenti,” ujar Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad di Aceh, Selasa (13/1/2026).
Di Aceh, Abu Rokhmad meninjau sejumlah posko kemanusiaan, masjid, Kantor Urusan Agama (KUA), dan madrasah di Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, hingga Aceh Utara. Selama kunjungan, ia berdialog dengan warga, penyuluh agama, tokoh masyarakat, serta relawan untuk memetakan kebutuhan mendesak dan memastikan bantuan tepat sasaran.
Pemulihan layanan keagamaan dilakukan melalui kolaborasi Kemenag dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga amil zakat (LAZ), unsur masyarakat, serta perguruan tinggi. Kolaborasi ini memungkinkan intervensi yang cepat dan berkelanjutan, mulai dari penyediaan dapur umum, air bersih, MCK darurat, hingga sarana ibadah.
Di Pidie Jaya, Kementerian Agama meninjau posko BAZNAS yang menyediakan air bersih dan MCK darurat, serta meunasah yang terdampak banjir. Di lokasi lain, Kemenag bersama LAZ ASAR mendukung dapur umum yang melayani ratusan kepala keluarga, kegiatan gotong royong warga, serta pembersihan masjid dengan dukungan alat berat. Bantuan alat salat, Al-Qur’an, mukena, dan sarung juga disalurkan sesuai kebutuhan lapangan.
Pada sektor pendidikan keagamaan, Abu memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung. Peninjauan dilakukan di MIN 4 Pidie Jaya yang telah direnovasi oleh LAZ, termasuk dukungan penyediaan madrasah sementara agar aktivitas pendidikan tidak terhenti. “Madrasah harus tetap menjadi ruang aman dan harapan bagi anak-anak,” katanya.
Sementara itu, di Kabupaten Bireuen, Kemenag meninjau dapur umum yang melayani puluhan hingga ratusan keluarga, penyaluran beras, serta penyediaan air bersih melalui sumur bor. Abu menilai masjid dan meunasah berperan strategis sebagai simpul layanan sosial-keagamaan sekaligus pusat pemulihan psikososial masyarakat.
Selain itu, pembinaan keagamaan dan dukungan psikologis turut menjadi perhatian. Di sejumlah lokasi dilakukan pengajian, pembagian Al-Qur’an dan Iqra, serta kegiatan trauma healing yang melibatkan relawan dan pemangku kepentingan zakat dan wakaf. Fasilitas pendukung seperti tandon air, filter air minum, dan perangkat suara juga disiapkan untuk mendukung aktivitas ibadah.
“Peran KUA menjadi perhatian khusus. Kami memastikan layanan pencatatan nikah, konsultasi keagamaan, zakat, wakaf, hingga mediasi sosial tetap berjalan. KUA adalah garda terdepan layanan keagamaan di tingkat akar rumput, terutama saat masyarakat menghadapi krisis,” imbuhnya.
Komitmen pemulihan layanan keagamaan juga diwujudkan di Sumatra Barat. Pada Senin (12/1/2026), Bimas Islam Kementerian Agama menyalurkan bantuan pascabencana senilai Rp1,075 miliar di Padang. Bantuan tersebut bersumber dari anggaran Kementerian Agama dan dukungan Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI), meliputi rehabilitasi KUA terdampak di tiga titik, bantuan meubelair melalui skema SBSN, serta donasi bagi penghulu, tokoh agama, dan majelis taklim terdampak bencana.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi mengatakan, kehadiran Kementerian Agama tidak hanya untuk menyalurkan bantuan, tetapi juga memastikan pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan. “Kehadiran kami selain memberikan bantuan, juga ingin memastikan pelayanan dasar masyarakat, khususnya keagamaan, tidak terhenti,” ujar Zayadi.
Menjelang Ramadan, ia berharap rumah ibadah dan KUA dapat kembali berfungsi optimal. Menurutnya, KUA memiliki peran strategis sebagai pusat layanan multifungsi, mulai dari pencatatan pernikahan, konsultasi syariah, zakat, wakaf, hingga penanganan konflik sosial-keagamaan.
Di Sumatra Utara, Direktorat Jenderal Bimas Islam juga menyalurkan bantuan pascabencana senilai Rp1,25 miliar kepada majelis taklim, ormas Islam, yayasan, tokoh agama, serta rehabilitasi masjid dan musala terdampak banjir. Bantuan rehabilitasi masjid dan musala dialokasikan sebesar Rp50 juta per unit, dengan total Rp750 juta, sementara Rp500 juta disalurkan kepada lembaga keagamaan dan tokoh agama.
Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Arsad Hidayat menegaskan, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam mendukung pemulihan kehidupan keagamaan masyarakat pascabencana.
“Kami berharap bantuan ini dapat mempercepat pemulihan aktivitas ibadah dan kegiatan keagamaan, sekaligus menguatkan kembali semangat masyarakat untuk bangkit,” ujarnya saat menyerahkan bantuan di Langkat.
Ia menambahkan, masjid dan musala tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat dan penguatan spiritual masyarakat. Dengan pemulihan fasilitas keagamaan ini, Kemenag berharap masyarakat terdampak bencana dapat kembali beribadah dengan nyaman dan aman.
Rangkaian kegiatan pemulihan tersebut melibatkan Kanwil Kemenag provinsi setempat, unit zakat dan wakaf, BAZNAS, berbagai LAZ nasional, penyuluh agama, ormas Islam, tokoh masyarakat, serta dukungan civitas akademika, termasuk kolaborasi dengan UIN Ar-Raniry.
(Rahman Asmardika)
