Operasional Penyelenggaraan Haji 2026–2027 Meningkat, Kemenhaj Usulkan Penambahan Anggaran
"Peningkatan biaya pegawai dan operasional perkantoran seiring dengan pembentukan struktur baru dan pengoperasian kantor vertikal di pusat, daerah, dan Arab Saudi. Pengembangan tugas dan fungsi baru, khususnya pembinaan, perizinan, dan pengawasan PIHK, PPIU, serta KPIHU, serta penajaman tugas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah," jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan, penggabungan fungsi kesehatan haji berkonsekuensi pada penambahan pembiayaan pengadaan obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan. Untuk itu, seluruh persiapan haji tahun 2026 harus diselesaikan pada triwulan pertama tahun tersebut.
"Bahkan sebelum 2026 berakhir, Kementerian Haji dan Umrah sudah harus memulai persiapan operasional haji tahun 2027. Dengan demikian, kekurangan anggaran tahun 2026 tidak hanya berisiko terhadap penyelenggaraan haji tahun berjalan, tetapi juga menimbulkan dampak berantai terhadap penyelenggaraan haji tahun berikutnya," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan bahwa realokasi dan penguatan anggaran menjadi sangat mendesak. Hal ini guna menjalankan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 secara konsisten dan menjaga pelayanan jemaah.
