Bukan Salah Pemerintah Jika Calon Jamaah Haji Indonesia Ditunda Lagi Keberangkatannya

“Dan nanti setelah mendapat arahan dari Presiden, kita kembali duduk bersama dengan Komsi VIII. Kita sama-sama sampaikan ke masyarakat, soal apa kebijakan yang paling tepat demi kemaslahatan dan kemanfaatan masyarakat. Demi terjaganya hifdzun nafs, keselamatan jiwa bagi warga negara kita,” lanjutnya.

Sementara Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto berpandangan bila tahun ini pemberangkatan jamaah haji terpaksa harus kembali batal seperti tahun lalu, bukan menjadi kesalahan pemerintah Indonesia.

Dia menilai sejauh ini Pemerintah Indonesia sudah dan terus melakukan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji. Termasuk menyiapkan skenario bila terjadi pembatasan kuota jumlah jemaah haji, mulai dari pembatasan 50%, 30%, 25%, 20%, hingga 5% (dari kuota normal) serta penerapan protokol kesehatan.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kepastian apakah penyelenggaraan haji akan dilaksanakan seperti halnya tahun 2020 lalu yakni hanya bagi jamaah dalam negerinya atau akan pula mengundang jemaah haji dari luar Arab saudi.

Baca Juga: Persiapan Ibadah Haji 2021, Komplek Masjidil Haram Diperluas

“Sepertinya jamaah haji belum tentu berangkat di tahun ini. Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.