Kemenag Bantah PPIH Hentikan Katering Jamaah secara Sepihak, Itu Fitnah

MAKKAH - Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menegaskan, penghentian katering selama 3 hari, yaitu tanggal 7, 14 dan 15 sudah menjadi kesepakatan disetujui DPR RI. Jadi bukan keputusan sepihak dari PPIH.

Jubir Kementerian Agama (Kemenag) Anna Hasbie menjelaskan, memang benar pada 7 Dzulhijah 1444 H, ada penghentian sementara katering jamaah haji di Makkah. Penghentian sementara juga akan dilakukan pada 14 dan 15 Dzulhijah 1444H.

"Kebijakan penghentian sementara itu bukan diambil sepihak, tapi hasil kesepakatan dengan Komisi VIII DPR. Inilah yang saya sebut cuitan Pak Iskan bernuansa fitnah. Atau jangan-jangan Pak Iskan tidak tahu substansi kesepakatannya?" Kata Anna di Makkah, (25/6/2023).

Pernyataan Anna sebagai respons cuitan bernada fitnah disebar oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI, Iskan Qolba Lubis. Melalui akun Twitternya @IskanQL, Iskan menyebut PPIH (Petugas Penyelenggara Ibadah Haji) Arab Saudi 1444 H/2023 M.

"Darurat Haji 2023?hari ini 25/6 @Kemenag_RI menghentikan katering secara sepihak dn tdk sesuai dg kesepakatan df PANJA HAJI, jemaah terpaksa saweran bersama beli makanan,gmn dg jemaah yg pas-pasan ?kok jadi begini ....??? @FPKSDPRRI," demikian dikutip dari akun @IskanQL.

Cuitan ini sudah diposting lebih kurang lima jam lalu. Postingan berbau fitnah ini cukup banyak mendapat perhatian netizen. Karena itu, Anna sangat menyesalkan cuitan Iskan. "Cuitan itu diposting di Tanah Haram, tapi isinya bernuansa firnah," tegasnya.

Dijelaskan Anna, masa tinggal jemaah haji Indonesia di Makkah, rata-rata 25 hari. Dalam rentang itu, Kemenag dan DPR menyepakati bahwa selama di Makkah, jamaah haji Indonesia mendapat 66 kali makan yang terdistribusi dalam 22 hari. Karenanya, ada tiga hari yang akan dihentikan sementara, yaitu pada 7, 14, dan 15 Zulhijah. Dalam rentang 8 - 13 Zulhijah, jemaah akan mendapat layanan katering di Arafah - Muzdalifah - Mina (Armina).