Menag Minta BPKH Tingkatkan Efektivitas Kelola Dana Haji

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan dana haji.

Menag mengatakan hal tersebut saat audiensi dengan Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N Nazaroedin di Kantor Pusat Kementerian Agama RI, Jakarta. Turut hadir Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief.

“BPKH perlu memiliki target yang jelas. Jika hanya bekerja tanpa tujuan yang pasti, sulit untuk mencapai hasil maksimal. Dewan Pengawas perlu memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja,” ujar Nasaruddin, melansir laman Kemenag, Senin (6/1/2025).

“Peran Dewan Pengawas itu harus tegas, namun tetap menjaga keseimbangan. Mereka tidak boleh terlalu jauh masuk ke ranah direksi, begitu pula sebaliknya,” lanjutnya.

Nasaruddin juga mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko di BPKH. “BPKH juga harus memperkuat manajemen risiko. Risiko investasi yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan kerugian besar,” ucapnya.

Selain itu, Menag menyoroti pentingnya komunikasi antara BPKH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). “Komunikasi antara BPKH dan MUI juga perlu ditingkatkan. Ada perbedaan asumsi terkait konsep syariah yang harus dijembatani, sehingga semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Jika tidak, perbedaan ini akan terus menjadi masalah,” katanya.