YOGYAKARTA - Operasional penyelenggaraan ibadah haji tinggal menghitung hari. Memastikan kesiapannya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) bersama seluruh pejabat eselon II, pejabat eselon III melakukan rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan ibadah haji di Yogyakarta, 21-22 Juni 2019.
Direktur Jenderal PHU, Nizar, memastikan kesiapan masing-masing direktorat dengan seksama mengidentifikasi potensi masalah serta mendiskusikan alternatif solusi yang harus diambil. Problem krusial dalam penyelenggaraan haji tahun 1440H/2019M kali ini lebih banyak bagian dari efek kuota tambahan.
"Kita masih terus menyelesaikan permasalahan kuota tambahan seperti pengisian kuota yang belum penuh serta slot time penerbangan," kata Nizar dalam Rakor tersebut, seperti dikutip dari website kemenag.go.id, Sabtu (22/6/2019).
Pengisian sisa kuota tambahan saat ini sedang dilakukan pelunasan tahap keempat untuk mengisi sisa kuota tiap provinsi sesuai ketentuan. Sementara slot time penerbangan baru mendapatkan persetujuan dari otoritas penerbangan Arab Saudi (GACA).
Sedangkan permasalahan dokumen haji seperti pengiriman paspor yang belum optimal dari daerah serta proses visa juga menjadi perhatian serius. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, memaparkan berbagai kendala dalam pengiriman paspor dari berbagai daerah.
"Perlu afirmasi kebijakan agar proses dokumen dapat selesai tepat waktu. Saat ini proses visa sudah secara elektronik (e-visa) sesuai kebijakan terbaru Arab Saudi. Proses visa sudah dimulai Kamis 20 Juni 2019 malam dan visa 3 kloter sudah selesai," ujar Yanis.
Slot time penerbangan yang disetujui oleh GACA berdampak pada perubahan Rencana Perjalanan Haji (RPH). Dalam RPH yang dirilis pada akhir 2018 lalu, pemberangkatan haji mulai 7 Juli 2019.