Mulai Besok, MUI dan Kemenag Berbagi Peran dalam Menerbitkan Sertifikat Halal

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Rabu 16 Oktober 2019 17:21 WIB
https: img.okezone.com content 2019 10 16 614 2117777 mulai-besok-mui-dan-kemenag-berbagi-peran-dalam-menerbitkan-sertifikat-halal-PaVdyDQrRL.jpg Ilustrasi. Foto: Halal.com

SESUAI amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), penerbitan sertifikat halal kini berpindah dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), terhitung 17 Oktober 2019.

MUI sendiri menyambut positif dan siap mendukung berlakunya UU JPH tersebut. “Spirit lahirnya UU JPH harus dimaknai bahwa negara hadir dalam penjaminan produk halal di Indonesia. Implikasinya adalah adanya pembagian peran Pemerintah dan MUI dalam penyelenggaraan layanan sertifikasi halal,” demikian keterangan tertulis Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi yang diterima Okezone pada Rabu (16/10/2019).

Meski BPJPH Kemenag yang menerbitkannya, namun proses sertifikasinya masih melibatkan MUI. Kata Zainut, sesuai ketentuan UU JPH Pasal 10 ayat (1), MUI diberikan peran melakukan sertifikasi auditor, penetapan fatwa produk halal, dan akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

“Selain itu, LPPOM MUI sebagai LPH tetap menjalankan peran dalam melakukan pemeriksaan produk halal,” ucapnya.

Terhadap ketiga peran tersebut, MUI siap mekaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat UU. “Sebagai pelopor sertifikasi halal, LPPOM MUI telah diakui eksistensinya, baik di dalam maupun luar negeri. Standar Halal “HAS 23000” telah diterapkan di Indonesia dan diadopsi oleh lebih dari 50 lembaga sertifikasi halal luar negeri. Selain menerapkan “HAS 23000” lembaga sertifikasi halal luar negeri juga meminta pengakuan dari MUI,” jelas Zainut.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Dengan diberlakukannya UU JPH, tanggung jawab penyelenggaraan layanan sertifikasi halal sekarang dilakukan oleh BPJPH. Mengingat masalah sertifikasi halal itu meliputi banyak hal dan melibatkan banyak pihak, MUI berharap pemerintah melalui BPJPH untuk segera melakukan langkah-langkah strategis, koordinatif, integratif dan singkronisasi kegiatan dengan stakeholder halal khususnya MUI agar tidak terjadi kesimpang-siuran informasi di masyarakat.

“MUI menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberi kepercayaan kepada LPPOM MUI selama 30 tahun memainkan peranannya dalam bidang sertifikasi halal dan melakukan berbagai upaya dan langkah untuk melindungi dan menjaga umat Islam dari mengonsumsi makanan, minuman, obat-obatan dan barang gunaan lain yang tidak halal,” pungkasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini
Adzan Shubuh Adzan Dzuhur Adzan Ashr Adzan Maghrib Adzan Isya