MENTERI agama (Menag) Fachrul Razi kini menghembuskan isu larangan celana cingkrang bagi aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya semua harus mengikuti aturan yang ada di pemerintahan.
"Kemudian, masalah celana cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama karena memang agama pun tidak melarang. Tapi dari aturan pegawai bisa, misal di tempat ditegur 'celana kok tinggi gitu?' kamu enggak liat aturan negara gimana?' Kalau enggak bisa, ya keluar'," ujar Fachrul Razi mengenai larangan celana cingkrang itu.
Menanggapi wacana ini, seorang ASN, Didi Sohidi Tohir, tak habis pikir dengan rencana Fachrul Razi tersebut. Apalagi menurutnya celana cingkrang tak ada hubungannya dengan kinerja dan radikalisme.
Didi memakai celana cingkrang sejak 2016 setelah mendengarkan pengajian tentang aturan berbusana bagi Muslim.

Ilustrasi. Foto: Mrporter.
"Setelah ikut pengajian, ternyata memang ada haditsnya yang menjelaskan itu dan haditsnya valid, kita ikutin," ujar Didi sebagaimana dilansir dari BBC pada Jumat (1/11/2019).
ASN Pemprov Banten ini mengatakan, celana cingkrang yang ia kenakan tak berpengaruh terhadap kinerjanya. Malah ia mengklaim, orang-orang yang berpakaian sama sepertinya lebih giat bekerja.
"Di Pemprov Banten banyak yang berpakaian seperti saya dan itu enggak ada masalah. Justru kami menjaga bangat kinerja dan bagaimana kita bersikap dengan orang lain," imbuhnya.
"Orang (yang memakai celana) cingkrang, justru akhlaknya bagus. Jangankan menyakiti orang lain, menyakiti binatang saja enggak dilakukan," tambah Didi
Itu makanya dirinya tak habis pikir dengan rencana Menag Fachrul Razi yang dikabarkan bakal melarang celana cingkrang bagi ASN.
Kalaupun aturan larangan itu nantinya lahir, Dedi belum bisa bersikap apakah akan keluar dari instutisi pemerintahan atau mengikuti peraturan yang berlaku. Namun yang pasti, ia tidak akan mengubah cara berpakaiannya.
Di sisi lain, ia meyakini betul Gubernur Banten yang dekat dengan kalangan ulama, tidak akan melarang ASN-nya memakai celana cingkrang.
"Kami, saya, nanti diskusi dulu dengan pimpinan. Bagaimanapun di pemprov yang buat kebijakan gubernur. Sampai sekarang, kebijakan Pemprov Banten justru menonjolkan (ajaran) Islam," ucapnya.
Sementara itu, Menag Fachrul Razi juga berencana melarang ASN pakai cadar. Sebab menurutnya ASN tidak boleh menutup wajah di kantor pemerintahan.
"Kalau melarang-larang bukan urusan Menag. Kalau di pemerintah enggak boleh karena ada aturannya. Yang tidak boleh masuk ke pemerintahan itu bawa helm mukanya enggak keliatan," ucapnya.
(Abu Sahma Pane)