“Asumsi saya di dalam masyarakat itu selalu ada struktur kepemimpinan, maka kita harus menemukan kelompok yang akan kita sasar kemudian kita bisa menyasar mereka. Jadi kalau mau efektif melakukan gerakan anti radikalisme atau anti intoleransi, maka kita harus berbasis pada data menyasar dari para tokohnya,” tutur mantan Program Officer Riset dan Advokasi Wahid Foundation.
Pemerintah, lanjutnya, memiliki peran penting untuk mengajak masyarakat untuk bersama-sama secara terus menerus menggelorakan semangat toleransi dan anti radikalisme. “Kalau dari segi kampanye itu saya kira perlu peran pemerintah dan itu biasanya terus dilakukan.”
Pemerintah juga harus mulai berpikir mengenai tindakan-tindakan yang istilahnya mengurangi praktek-praktek diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Mengurangi peraturan-peraturan yang diskriminatif, kebijakan atau pernyataan yang diskriminatif.