Dirjen PHU misalnya menyebut soal biaya haji. Menurutnya, perlu difikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlangsungan perjalanan ibadah haji, sekaligus keberlanjutan pengelolaan keuangan haji.
Tahun depan, lanjut Hilman, sebagian jamaah adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi, diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.
"Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi," jelas Hilman.
"Perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jemaah. Juga perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan," sambungnya.
Persoalan lain yang digarisbawahi Hilman terkait visa mujamalah. Isu visa mujamalah cukup mewarnai haji 2022. Cukup banyak jemaah yang batal berangkat, dan itu berdampak besar ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
"Perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan. Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara," lanjutnya.