Biometrik Visa Umrah Beratkan Jamaah, Kemenag Minta Saudi Berikan Kemudahan Akses
JAKARTA - Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, pihaknya menghormati kebijakan baru yang diterapkan Saudi Arabia dalam penerbitan visa umrah. Namun, Arfi meminta agar pihak Saudi Arabia juga mempertimbangkan kemudahan akses jamaah umrah terhadap kebijakan tersebut.
"Kami menghormati dan memahami kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk penerapan biometrik sebagai syarat proses visa umrah. Tapi, mohon pertimbangkan kemudahan akses jamaah," terang Arfi Hatim usai menerima perwakilan peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel di Kantor Kemenag Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Aksi ini diikuti sejumlah pimpinan penyelenggara perjalanan travel umrah (PPIU).
Diinformasikan, Saudi Arabia telah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerbitan umrah. Kebijakan itu berupa penerapan rekam biometrik sebagai syarat dalam pembuatan visa umrah. Rekam biometrik itu dilakukan di 34 kantor yang akan dibuka di Indonesia.
Peserta Aksi Damai Jamaah Umrah Indonesia Menolak VFS-Tasheel menilai kebijakan rekam biometrik ini memberatkan. Sebab, kantor layanannya masih terbatas, sementara jamaah umrah Indonesia tersebar hingga pelosok daerah.
Untuk itu, peserta aksi menuntut agar kebijakan tersebut ditolak. Mereka meminta kebijakan penerbitan visa umrah dikembalikan seperti sebelumnya, terpusat di Jakarta. Adapun rekam biometrik, dilakukan di terminal kedatangan Saudi Arabia.
