nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Indonesia Butuh Lembaga Khusus untuk Urus Zakat dan Haji

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Rabu 10 Juli 2019 19:54 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 07 10 614 2077251 indonesia-butuh-lembaga-khusus-untuk-urus-zakat-dan-haji-VBAbEY3vIS.jpg Ilustrasi pengelolaan zakat (Foto: Thegorbalsia)

JAKARTA - Pemerintah sudah harus mempertimbangkan keberaadaan lembaga khusus untuk urusan zakat. Hal itu menjadi penting mengingat potensi keuangan tersebut kurang tergarap maksimal.

"Pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan keberadaan lembaga khusus untuk mengelola dana zakat," ujar Ketua Umum PP ISNU Ali Masykur Musa, melalui siaran pers yang diterima Okezone di Jakarta, Kamis (10/7/2019).

Dalam diskusi yang dilaksanakan oleh Master C 19, Ali Masykur menjelaskan, sama seperti pengelolaan dana haji yang saat ini ditangani oleh BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) maka lembaga zakat itu, nantinya bisa diarahkan untuk menjadi salah satu motor penggerak ekonomi ummat. "Bahkan jika perlu dibentuk menjadi satu kementerian tersendiri," ujarnya.

Diskusi pengelolaan dana zakat dan haji

Dia menambahkan, urgensi perlunya dibentuk lembaga yang akan mengelola dana umat tersebut, karena bisa menjadi salah satu sumber pendanaan pembangunan oleh pemerintah. Selain itu, jika dikelola oleh pemerintah, potensi keuangan yang bisa digali akan jauh lebih besar daripada yang ada.

“Sudah terkumpul selama ini yang baru mencapai Rp6 triliun/tahun. Sementara potensinya sendiri tidak kurang dari Rp217 trilun. Padahal dari total tersebut, semestinya bisa menjadi modal untuk menggerakkan eknomi syariah,” terangnya.

Mantan Ketua Umum PMII itu menyebutkan adanya sejumlah kendala dalam pemanfaatan zakat sebagai motor penggerak ekonomi syariah di Indonesia. Di antaranya Ekonomi syariah masih dianggap kurang seksi untuk menjadi daya tarik model kegiatan bisnis di Indonesia. Selain itu diversifikasi jenis usaha syariah di tanah air yang belum terlalu beragam. "Ini membuat ekonomi syariah, khususnya yang berbasis dana zakat kurang berjalan sesuai harapan," lanjutnya.

Padahal, jika pengelolaan dana zakat serta haji ditata dalam satu badan khusus, maka potensi itu bisa menjadi penggerak ekonomi umat. Pada bagian lain, jika dana zakat diselaraskan dengan pajak, maka potensi ekonomi yang terkandung jauh lebih besar dari data yang disebutkan sebelumnya karena mengacu kepada PDB Indonesia secara kesuluruhan," ulasnya.

Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu juga mendorong pentingnya Penguatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan disertai intervensi penuh negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.

Sementara Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkap perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) dalam kebijakan pemerintah.

"Abah (KH Ma’ruf Amin) selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini