Menag: Sampai saat Ini Belum Ada Negara yang Mendapat Kuota Haji
Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Arab Saudi karena situasi pandemi covid-19. Pembatasan itu bahkan termasuk pelaksanaan ibadah.
Berkaca pada penyelenggaraan umrah awal tahun ini, pembatasan tersebut antara lain larangan sholat di Hijir Ismail dan berdoa di sekitar Multazam. Saf saat mendirikan sholat juga diatur berjarak. Ada juga pembatasan untuk sholat jamaah, baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi.
"Pembatasan masa tinggal juga akan berdampak, utamanya pada penyelenggaraan Arbain. Karena masa tinggal di Madinah hanya 3 hari, maka dipastikan jemaah tidak bisa menjalani ibadah Arbain," terangnya.
Baca juga: Jamaah Haji Batal Berangkat, Menag: Agama Ajarkan Menjaga Jiwa Harus Diutamakan
Ia menambahkan, pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik dengan kuota haji Indonesia maupun kuota haji lainnya. Jamaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (bipih) 1441H/2020M akan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443H/2022M.
"Setoran pelunasan bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman. Dana haji aman. Indonesia juga tidak punya utang atau tagihan yang belum dibayar terkait haji. Info soal tagihan yang belum dibayar itu hoaks," ungkapnya.
Baca juga: Pemerintah Tidak Berangkatkan Jamaah Haji, Menag: Sudah Melalui Kajian Mendalam
Menag Yaqut menyampaikan simpati kepada seluruh jamaah haji yang terdampak pandemi covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapkan posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.
"Keputusan ini pahit, tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian covid-19 ini segera usai," pungkasnya.
(Hantoro)
