Siapkan Diklat Penyidik Kasus Umrah dan Haji Khusus, Kemenag Gandeng Polri serta Kemenkumham
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mengungkapkan kasus penipuan jamaah umrah dan haji khusus masih marak terjadi. Ini mendorong perlunya dilakukan upaya-upaya preventif yang strategis. Salah satunya menyiapkan program Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
Ini menjadi wadah yang nantinya melahirkan penyidik dari kalangan PNS di Kemenag. Dengan melibatkan tim pelatih dari Polri serta Kemenkumham, kehadiran PPNS ini tentunya sangat diandalkan dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran umrah dan haji khusus.
"PPNS ini akan dilatih oleh Polri dan Kemenkumham, dan ternyata di kementerian lain juga sudah ada. Jadi harapannya pengawas kami ini langkahnya nanti bisa lebih jauh, bukan hanya menegur saja," papar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat 1 September 2023.
Berdasarkan laporan yang bersumber dari Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh), diketahui jumlah jamaah umrah dalam 5 tahun terakhir (2019–2023) adalah sebanyak 3.185.465. Sedangkan jamaah haji khusus pada periode yang sama mencapai 42.405.
Sejalan dengan itu, Komisi VIII DPR RI mengapresiasi langkah Kemenag dalam melakukan pengawasan umrah, terutama terhadap keberangkatan jamaah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang.
"Pengawasan umrah Kemenag harus diperkuat. Saya sepakat dengan pembentukan PPNS, dan saya mengapresiasi pelaksanaan pengawasan keberangkatan umrah di Bandara Soetta. Pengawasan seperti ini perlu dilakukan di seluruh bandara keberangkatan umrah di Indonesia," ungkap Anggota Komisi VIII DPR RI Sri Wulan, dikutip dari Kemenag.go.id, Sabtu (2/9/2023).
Pengawasan umrah di lapangan perlu dilakukan untuk memastikan PPIU bekerja berdasarkan standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Berusaha Pengelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
Pengawasan dilakukan juga sebagai pelaksanaan amanah UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
(Hantoro)
