8 Tantangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Termasuk Membuat Jamaah Tidak Gaptek
KELOMPOK bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) adalah penyelenggara bimbingan dua ibadah itu yang telah memenuhi perizinan berusaha. Namun, ada sejumlah tantangan yang harus dijawab KBIHU seiring terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 7 Tahun 2023.
Direktur Bina Haji Kementerian Agama (Kemenag) Arsad Hidayat memaparkan, tantangan pertama adalah tuntutan profesionalitas dalam melakukan tugas sebagai lembaga bimbingan manasik dan pendampingan jamaah haji atau umrah.
KBIHU tidak lagi mengurusi tugas-tugas yang menjadi kewenangan petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) di Arab Saudi, misalnya mengatur penempatan akomodasi di Kota Makkah dan Madinah.
"Dulu masih ada KBIHU yang ngatur-ngatur penempatan jamaah haji, baik di hotel Makkah maupun Madinah. Ke depan itu sudah tidak lagi," jelasnya dalam Mukernas I Forum Komunikasi KBIHU 2023 di Surabaya, Selasa (7/11/2023), dikutip dari Kemenag.go.id.
Kedua, lanjut dia, mampu memberikan manasik yang moderat dan mengusung tema-tema kemudahan (taysir). Ini penting karena penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang akan didominasi jamaah haji lanjut usia (lansia).
"Fenomena jamaah lansia akan mewarnai kebarangkatan jamaah haji setiap tahunnya," ungkapnya.
Ketiga, jamaah makin kritis dalam menilai layanan, termasuk layanan bimbingan ibadah haji. KBIHU harus mampu mendengar serta memberi jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi jamaah haji, terutama yang berhubungan dengan peribadatan.
"Perlu respons cepat kita dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi jamaah," imbaunya.
Keempat, kemajuan teknologi. Ia mengatakan bahwa zaman telah berubah. Penyelenggaraan haji ke depan banyak memanfaatkan pengembangan teknologi. KBIHU juga harus dapat memberikan pendidikan agar jamaahnya melek teknologi informasi, tidak gaptek.
"Kita tidak pernah berpikir bahwa masuk ke Raudhah harus menggunakan Tasreh. Sekarang ini mungkin prosesnya dilakukan secara kolektif oleh Seksi Bimbingan Ibadah. Bahkan secara personal juga sudah bisa dilakukan secara online melalui aplikasi," terangnya.
Kelima adalah kompetisi layanan. Jamaah tentu akan memilih lembaga KBIHU salah satunya berdasarkan beragam layanan yang disiapkan.
KBIHU dipilih bukan lagi semata karena ketokohan pemiliknya. Siapa pun yang mengelolanya, jika layanannya baik dan kompetitif, jamaah akan datang ke KBIHU tersebut.
"Saya berharap iklim kompetisi ini akan memacu KBIHU untuk meningkatkan layanannya kepada jemaah haji," jelasnya.
Keenam, pendataan jamaah bimbingan. Arsad mengatakan Kemenag tengah menyiapkan mekanisme pendataan dan pelaporan KBIHU. Tujuannya antara lain agar didapat data jamaah yang berafiliasi ke KBIHU. Hal ini juga terkait hak porsi kuota pembimbing ibadah haji.
"KBIHU harus menyusun dan melaporkan data jamaah bimbingannya. Sehingga, tidak terjadi saling klaim ketika mereka dihadapkan pada pemenuhan syarat kepemilikan minimal 135 jamaah untuk memperoleh porsi kuota pembimbing," ujarnya.
Ketujuh, sarana dan prasarana di Arab Saudi yang belum sepenuhnya mendukung layanan haji. Menurut Arsad, penyediaan layanan haji ada yang menjadi otoritas pemerintah Indonesia dan ada juga yang menjadi otoritas Arab Saudi.
Pelayanan Masyair, baik terkait penempatan jamaah di tenda, penyiapan transportasi, maupun penyediaan katering selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menjadi tanggung jawab pihak Arab Saudi.
Guna mengantisipasi kondisi yang tidak sesuai harapan, KBIHU harus memiliki skema alternatif, misalnya memilih penempatan jemaah lansia di hotel-hotel yang dekat jamarat (tempat lontar jumrah). Ini penting untuk memberikan kenyamanan saat jamaah haji tidak mendapat ruang yang cukup ketika di Mina.
"Lain lagi dengan layanan hotel, katering, dan transportasi antar kota perhajian saat di Makkah, Madinah, itu menjadi otoritas Pemerintah Indonesia. Ketika ada permasalahan pada layanan tersebut, kita bisa langsung menindaklanjutinya dan menyampaikan komplain secara tertulis," ucapnya.
Kedelapan, peningkatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam pembinaan manasik haji dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Arsad menegaskan bahwa bimbingan dan pembinaan manasik menjadi tugas bersama antara pemerintah (KUA) dengan KBIHU.
"KBIHU bukan lagi sebagai kompetitor tetapi menjadi mitra Kemenag dalam melakukan bimbingan dan pembinaan manasik," tandasnya.
(Hantoro)
