Serangan Siber PDN, Muhammadiyah Imbau Penanganannya Harus Jujur
MUHAMMADIYAH turut menyoroti serangan siber Pusat Data Nasional (PDN) sejak Kamis 20 Juni 2024. Serangan tersebut mengakibatkan gangguan terhadap sejumlah layanan dan membuat data kementerian/lembaga serta pemerintah daerah di PDN terkunci dan tersandera oleh peretas.
Muhammadiyah sebagai organisasi besar turut menjadi korban atas permasalahan tersebut. Muhammadiyah sendiri memiliki ribuan lembaga pendidikan, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, dan ribuan dosen serta guru besar yang datanya berada di PDN.
Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ismail Fahmi mengatakan Muhammadiyah prihatin dan sangat menyesali adanya kebocoran data ini.
"Serangan yang terjadi di Pusat Data Nasional ini bukan hanya sekadar insiden biasa, tetapi sudah mengakibatkan jatuhnya sistem digital atau sistem siber Indonesia," jelasnya di Yogyakarta, Kamis 27 Juni 2024, seperti dilansir Muhammadiyah.or.id.
Ditambah lagi, pemerintah sejauh ini belum memiliki backup data dari beberapa kementerian/lembaga yang tersandera. Mereka masih berupaya melakukan recovery.
Ismail menilai ada kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.
"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen risiko yang akan terjadi," ucapnya.
Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta segera mengambil langkah-langkah pemulihan.
"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta, berharap pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan," tutupnya.
(Hantoro)
