Kenapa Perlu Sidang Isbat Awal Ramadhan? Ini Kata Kemenag

KENAPA perlu sidang isbat awal Ramadhan? Kementerian Agama (Kemenag) pun memberi penjelasan lengkapnya. 

Kemenag telah lama rutin menggelar sidang isbat (penetapan) awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Hal ini sudah berlangsung sejak 1950-an, sebagian sumber menyebut 1962. Hasilnya diumumkan Menteri Agama. 

Dalam perkembangan selanjutnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Keputusan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.

Fatwa itu salah satunya memutuskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional. 

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Adib menjelaskan sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Indonesia tidak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

Sidang isbat penting dilakukan karena ada banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriah.

Tidak jarang pandangan satu dengan lainnya berbeda, seiring adanya perbedaan mazhab serta metode yang digunakan. Sidang isbat menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

"Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadhan dan berlebaran," jelasnya di Jakarta, Jumat 8 Maret 2024, dilansir Kemenag.go.id. 

Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijah.

Sidang isbat dihadiri juga duta besar negara sahabat; ketua Komisi VIII DPR RI; perwakilan Mahkamah Agung; perwakilan MUI; perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG); perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG); perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN); perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB); perwakilan Planetarium Jakarta; pakar falak dari ormas-ormas Islam, anggota Tim Hisab Rukyat Kemenag; serta pimpinan ormas Islam dan pondok pesantren.

"Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat," paparnya.

Ia melanjutkan, sidang isbat penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah bukan hanya dilakukan di Indonesia. Negara-negara Arab juga melakukan isbat setelah mendapat laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh majelis hakim tingginya.

Bedanya, Indonesia menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat.

"Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama. Nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat," ungkapnya. 

Dirinya menegaskan bahwa peran pemerintah dalam proses sidang isbat adalah fasilitator ormas Islam serta para pihak untuk bermusyawarah.

Hasil sidang isbat kemudian diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipedomani masyarakat.

"Sidang isbat mengingatkan kita semua akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan bersama dengan Allah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan sikap saling menghormati atas beragam keputusan yang ada," pungkasnya. 

(Hantoro)