Soal Transisi ke BP Haji, Menag Masih Tunggu Payung Hukum

JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan kepastian transisi penuh penyelenggaraan haji tahun 2026 dari Kemenag ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) masih menunggu payung hukum.

1. Tunggu Kepastian Payung Hukum

“Kami belum bisa memastikan sekarang karena memang diperlukan undang-undangnya. Semakin cepat beralih ke BP Haji, semakin baik, sehingga Kementerian Agama bisa lebih fokus pada urusan-urusan kompleks lainnya. Namun, kami tetap mengantisipasi semua kemungkinan yang bisa terjadi," kata Nasaruddin di Jakarta, melansir laman Kemenag, Rabu (13/8/2025).

"Semua ini tergantung kepada pemerintah dan DPR. Mungkin dalam 1–2 hari atau minggu ini akan ada kejelasan. Kita doakan saja," tuturnya.

2. Masih Usulan

Menurutnya, saat ini undang-undang peralihan ke BP Haji masih berupa usulan di DPR yang harus dibahas bersama pemerintah. Ia menilai proses tersebut masih panjang. Sementara persiapan haji sudah harus berjalan.

"Saat ini masih berupa usulan DPR yang harus diajukan ke pemerintah, kemudian dikembalikan lagi ke DPR. Prosesnya masih panjang, sementara argometer pelaksanaan haji sudah mulai berjalan," ucap Nasaruddin.