Rute alternatif yang dipertimbangkan adalah jalur selatan melalui Samudra Hindia menuju Afrika Timur sebelum masuk ke Arab Saudi. Selain itu, pemerintah juga perlu mengatur ulang slot penerbangan agar keberangkatan jemaah tetap sesuai jadwal.
Namun, skenario ini berpotensi menambah waktu tempuh perjalanan serta meningkatkan biaya operasional penerbangan, terutama jika pesawat harus melakukan technical landing di negara ketiga karena keterbatasan jarak tempuh.
"Dan tentu saja akan berakibat pada penambahan anggaran," kata Gus Irfan.
Skenario kedua, pemerintah memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji, apabila risiko keamanan global dinilai terlalu tinggi.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar dana layanan yang telah dibayarkan tidak hangus dan dapat digunakan pada musim haji berikutnya.
"Pemerintah juga akan menawarkan opsi refund atau pengalihan dana pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)," tuturnya.