nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Majelis Taklim Wajib Tedaftar di Kemenag?

Abu Sahma Pane, Jurnalis · Sabtu 30 November 2019 14:27 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2019 11 30 614 2136371 majelis-taklim-wajib-tedaftar-di-kemenag-aj6QlTvegX.jpg Menag Fachrul Razi. Foto: Okezone

KEBIJAKAN Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kembali menuai sorotan, sebab ia mengharuskan majelis taklim harus terdaftar di Kemenag.

Keharusan itu berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) PMA yang diterbitkan Fachrul Razi pada 13 November 2019. Dengan demikian, apakah ini berarti majelis taklim wajib terdaftar di Kemenag?

Direktur Penerangan Agama Islam Ditjen Bimas Islam Kemenag, Juraidi berdalih itu bukanlah kewajiban. Pasal itu bukan berarti mewajibkan majelis taklim terdaftar di kantornya.

"Dalam pasal 6, kita gunakan istilah harus, bukan wajib. Harus sifatnya lebih ke administratif, kalau wajib berdampak sanksi," ujarnya seperti dikuti dari laman Kemenag pada Sabtu (30/11/2019).

Menurutnya, meski Permenag itu sudah terbit, pihaknya tidak akan memberi sanksi kepada majelis taklim tidak terdaftar. "Jadi tidak ada sanksi bagi majelis taklim yang tidak mau mendaftar," lanjut Juraidi.

Ia menambahkan, terdaftarnya majelis taklim akan memudahkan Kemenag dalam melakukan pembinaan. Kata Juraidi, ada banyak pembinaan yang bisa dilakukan, misalnya: workshop dan dialog tentang manajemen majelis taklim dan materi dakwah, penguatan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, dan pemberdayaan jamaah.

"Termasuk juga pemberian bantuan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD. PMA ini bisa dijadikan dasar atau payung hukum," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi disorot karena hendak menerapkan larangan cadar di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Kontan hal itu pun menuai kritikan dari berbagai kalangan, termasuk kalangan ulama. 

Setelah cadar, Menag Fachrul Razi juga hendak melarang pemakaian celana cingkrang bagi ASN. Ustadz Yusuf Mansur adalah salah satu yang menyorot kebijakan ini. 

"Tidaklah kemudian kita, menjadi tidak elok ketika melihat yang berbeda, tidak sama, terus kita mengeneralisir, dengan satu dasar misalkan kecurigaam, kekhwaatiran, dan ketakutan," ucapnya beberapa waktu lalu.

"Misalnya khusus soal cadar dan celanan cungkring, misalnya dikhawatirkan dari sana radikalisme, terjadi bahaya, unsur keamanan, dan lain-lain sebagainya, menurut saya tidak tepat. Itu kan sama dengan mengeneralisir," tambah Yusuf Mansur.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini