Pemerintah Pertimbangkan Beri Insentif untuk Ulama yang Terdampak Covid-19
SAAT ini pemerintah sedang mempertimbangkan pemberian insentif bagi ulama yang terkena dampak pandemi covid-19. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
"Terutama mereka yang berperan sebagai dai, mubalig, kemudian pembina agama di lapisan paling bawah," ujar Muhadjir dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Kamis (15/7/2021).
Baca juga: Kemenag Kerahkan 50 Ribu Penyuluh untuk Sosialisasi Protokol Ibadah Idul Adha
Pertimbangan pemberian insentif ini berdasarkan masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah Muhadjir bersilaturahmi ke Kantor MUI di Jakarta beberapa waktu lalu. Usulan terkait insentif kedaruratan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.
Lukmanul Hakim mengatakan kepada Muhadjir bahwa ulama merupakan kelompok yang terdampak ekonomi dari adanya pandemi covid-19. Ia pun mengusulkan pelaksanaan insentif kedaruratan bagi ulama bisa dimulai di Pulau Jawa dan Bali sebagai permulaan.
"Untuk UMKM sudah banyak program untuk pemberdayaannya. Tapi kelompok dai ini juga terdampak. Maka kami mengusulkan adanya program insentif kedaruratan bagi para dai, asatidz, ustadz di pondok pesantren ataupun majelis taklim atau di masjid-masjid," kata Lukmanul Hakim.
Muhadjir pun segera menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo agar bisa ditindaklanjuti. "Itu nanti akan kita laporkan terlebih dahulu ke Bapak Presiden tentang usulan dari MUI ini," ungkapnya.
Baca juga: Intip Potret Ganteng Syari Pebulutangkis Mohammad Ahsan, Bikin Adem!
Di sisi lain, Muhadjir mengajak MUI ikut bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penanganan covid-19. Menurut dia, MUI memiliki perangkat organisasi sampai di tingkat paling bawah. Dengan begitu, besar peranan MUI untuk membantu dan ikut andil dalam program-program penanganan covid-19 yang dilakukan pemerintah.
"Baik itu vaksinasi, bansos, dan terutama tentu saja sosialisasi dan tabayyun pemberian penjelasan yang clear berbagai macam isu. Terutama isu-isu negatif, isu-isu yang kontraproduktif terhadap rencana langkah-langkah kita untuk menangani covid-19 ini agar masyarakat tidak terpengaruh oleh pemberitaan yang tidak benar," jelas Muhadjir.
