Memperkuat Bargaining, Kemenag Dorong Pelaku Usaha Bentuk Tim Haji dan Umrah
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) mendorong asosiasi penyelenggara haji dan umrah untuk segera membentuk tim yang kuat. Ada banyak manfaat bisa didapat dari pembentukan Tim Haji dan Umrah Indonesia.
"Pembentukan tim ini didasari oleh semangat bahwa pemerintah dan seluruh pelaku usaha umrah dan haji di Indonesia harus mampu menjadi satu tim yang kuat," ujar Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki saat membuka Musyawarah Kerja Nasional Amphuri 2023 di Lombok, Jumat 4 Agustus.
"Untuk memperkuat bargaining power, saat berurusan ke luar negeri, terutama ke Arab Saudi," imbuhnya, seperti dikutip dari haji.kemenag.go.id.
Ia juga berharap ke depan perlu mendirikan persekutuan negara-negara pengirim jamaah haji dan umrah. Ini nantinya bisa memiliki kekuatan dalam ikut menentukan kebijakan manajemen haji dan umrah setiap tahun di Arab Saudi.
"Sekali lagi saya tekankan sudah saatnya kita perlu membangun Tim Haji dan Umrah Indonesia yang kuat. Semoga mukernas ini dapat menghasilkan rekomendasi, solusi, dan roadmap haji 30 sampai 50 tahun ke depan," ungkapnya.
Menurut Wamenag, konsep pengembangan Pemerintah Arab Saudi dalam konteks penyelenggaraan haji dan umrah perlu direspons dengan cermat, terutama terkait Saudi Vision 2030.
Dalam visi tersebut, Pemerintah Arab Saudi bertekad membuka pelayanan haji dan umrah dengan pendekatan memudahkan, meluaskan, dan mendorong kesempatan kepada jamaah dari seluruh dunia.
"Merespons visi tersebut, kita dapat melihatnya sebagai kesempatan positif, peluang strategis, dan tantangan untuk mengelola penyelenggaraan haji dan umrah dengan optimal," ucapnya.
"Inilah peluang kita untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita mampu mengembangkan ekosistem haji dan umrah dengan profesional, terukur, aman, dan menenangkan umat," lanjutnya.
Di tingkat global, kata Wamenag, kesempatan baik ini dapat menjadi sarana untuk menunjukkan kemampuan mengelola amanah dengan baik serta men-display profesionalitas penyelenggaran haji dan umrah Indonesia sebagai entitas terdepan.
Pasalnya, dibutuhkan kerelaan menekan ego sektoral dan kepentingan sesaat demi membangun kebersamaan dan sinergi.
"Saya menginginkan kita semua dapat bergerak bersama dengan semangat untuk berkembang bersama, bukan saling menjatuhkan dan mengambil manfaat dari kesulitan pihak lain," pungkasnya.
(Hantoro)
