DPR Harap Biaya Haji 2024 Bisa Diputuskan pada Bulan November
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyampaikan bahwa pihaknya bersama pemerintah segera membahas dan menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pembahasan ini diperlukan untuk memudahkan para jamaah melunasi biaya haji karena memiliki waktu lebih panjang.
"Mudah-mudahan biaya haji bisa kami putuskan November. Supaya ada waktu yang panjang untuk persiapan layanan terhadap jamaah. Buat jamaah, juga ada persiapan setoran pelunasan," kata Ace, dikutip dari laman resmi DPR RI, Rabu 27 September 2023.
Legislator Golkar ini menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dilanjutkan rapat-rapat internal dengan Kemenag, Kemenkes, maskapai, dan pihak lainnya.
"Nanti kita akan bahas bersama biaya haji tahun depan itu berapa. Kita tunggu usulan pemerintah terlebih dahulu," ujarnya.
Ia menjelaskan, fungsi DPR dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi menyusun atau membuat regulasi haji (Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta Pengelolaan Dana Haji), menentukan biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan pengawasan terhadap pelaksanaan serta penyelenggaraannya.
Ace memaparkan, meskipun tingkat pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji terus meningkat dan makin baik, ada beberapa temuan lapangan selama ini yang harus menjadi bahan evaluasi. Salah satunya adalah munculnya jamaah haji yang menggunakan visa ziarah.
"Kemarin saya sampaikan ini visa haji ziarah enggak boleh. Masak jamaah haji regular mau masuk bus sudah penuh. Mau wuquf, tendanya sudah penuh. Biasanya mereka berangkat dari Singapura dulu, dari Malaysia dulu, terus ke Riyadh," ungkapnya.
(Hantoro)
