Ditambah lagi, pemerintah sejauh ini belum memiliki backup data dari beberapa kementerian/lembaga yang tersandera. Mereka masih berupaya melakukan recovery.
Ismail menilai ada kesalahan atau kekurangan dalam hal perencanaan pemerintah dalam membentuk PDN.
"Semua orang diminta datanya di PDN, tetapi pemerintah tidak memiliki backup data untuk itu, mengapa di perencanaannya tidak memikirkan sistem backup, dan manajemen risiko yang akan terjadi," ucapnya.
Muhammadiyah berharap pemerintah dapat bertanggung jawab atas persoalan ini serta segera mengambil langkah-langkah pemulihan.
"Pemerintah dalam mengatasi masalah PDN ini harus berkomunikasi dengan jujur dan terbuka kepada masyarakat. Serta, berharap pemerintah dengan segera menyusun kembali sistem siber yang lebih komprehensif dengan melibatkan expert dari berbagai pihak yang transparan," tutupnya.
(Hantoro)