Berapa Kali Donor ASI hingga Terjadinya Haram Pernikahan?

Senin 29 Juni 2020 16:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 29 330 2238252 berapa-kali-donor-asi-hingga-terjadinya-haram-pernikahan-AagkGZ8IRv.jpg ilustrasi (stutterstock)

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) membolehkan perempuan dewasa memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi selain anak kandung bahkan bayi non muslim. Hal ini sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Seputar Masalah Donor Air Susu Ibu atau Istirdla’.

“Seorang ibu boleh memberikan ASI kepada anak yang bukan anak kandungnya. Demikian juga sebaliknya, seorang anak boleh menerima ASI dari ibu yang bukan ibu kandungnya sepanjang memenuhi ketentuan syar’i,” demikian poin 1 dari fatwa tersebut seperti dikutip Okezone, Senin (29/6/2020).

Dalam Fatwa MUI disebutkan, memberikan dan menerima ASI harus memenuhi ketentuan, pertama ibu yang memberikan ASI harus sehat, baik fisik maupun mental. Kedua ibu tidak sedang hamil.

Baca juga: Hukum Perempuan Muslim Donor ASI untuk Bayi dari Non-Muslim

Kemudian memberikan ASI ke anak orang lain akan timbul mahram atau haramnya terjadinya pernikahan.

Berdasarkan Fatwa MUI tersebut, mahram akibat persusuan atau radla’ adalah:

1. Usia anak yang menerima susuan maksimal dua tahun qamariyah.

2. Ibu pendonor ASI diketahui identitasnya secara jelas.

3. Jumlah ASI yang dikonsumsi sebanyak minimal 5 kali persusuan.

4. Cara penyusuannya dilakukan baik secara langsung ke puting susu ibu (imtishash) maupun melalui perahan.

5. ASI yang dikonsumsi anak tersebut mengenyangkan.

6. Pemberian ASI yang menjadikan berlakunya hukum persusuan adalah masuknya ASI tersebut ke dalam perut seorang anak dalam usia antara 0 sampai 2 tahun dengan cara penyusuan langsung atau melalui perahan.

MUI juga membolehkan seorang muslimah memberikan ASI kepada bayi non muslim, karena pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan ASI tersebut adalah bagian dari kebaikan antar umat manusia.

“Boleh memberikan dan menerima imbalan jasa dalam pelaksanaan donor ASI, dengan catatan; (i) tidak untuk komersialisasi atau diperjualbelikan; dan (ii) ujrah (upah) diperoleh sebagai jasa pengasuhan anak, bukan sebagai bentuk jual beli ASI.”

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini