Share

PPKM Darurat, Wamenag Ajak Ulama Sosialisasikan Fikih Pandemi

Novie Fauziah, Jurnalis · Selasa 06 Juli 2021 14:02 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 614 2436306 ppkm-darurat-wamenag-ajak-ulama-sosialisasikan-fikih-pandemi-S9r4MlnKy2.jpg Wamenag Zainut Tauhid Sa'adi. (Foto: Arif Julianto/Okezone)

PEMERINTAH resmi menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat alias PPKM Darurat di 121 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali pada 3 hingga 20 Juli 2021. Langkah ini demi mengakhiri pandemi covid-19 yang masih terjadi di Indonesia.

Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi menilai adanya PPKM Darurat untuk kebaikan bersama. Begitu juga untuk rumah ibadah, kegiatan peribadatan, mal, hingga tempat umum lainnya ditutup sementara untuk menekan lonjakan kasus covid-19.

Baca juga: Menag Yaqut: Takbiran dan Sholat Idul Adha di Zona PPKM Darurat Ditiadakan 

"PPKM Darurat karena kondisi pandemi covid 19 yang meningkat. Semata untuk menjaga keselamatan jiwa, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam kondisi semacam ini, umat diajak untuk sementara beribadah di rumahnya masing-masing," ungkap Wamenag dalam keterangannya, Selasa (6/7/2021).

Ia melanjutkan, menjaga keselamatan jiwa (hifdzu an-nafs) merupakan salah satu kewajiban agama yang paling utama. Menjaga jiwa juga erat kaitannya untuk menjamin atas hak hidup manusia seluruhnya, tanpa terkecuali.

Info grafis PPKM Darurat. (Foto: Okezone)

Kitab suci Alquran mengajarkan, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

Kondisi pandemi yang terjadi saat ini, lanjut Wamenag, menjadikan hifdzu an-nafsi (menjaga keselamatan jiwa) menjadi pertimbangan paling utama dalam penetapan fatwa dibanding kewajiban agama lainnya seperti hifdzu ad-din (menjaga agama), hifdzu al-mal (menjaga harta), hifdzu al-aql (menjaga akal), dan hifdzu an-nasl (menjaga keturunan).

Baca juga: PPKM Darurat, Kemenag Revisi Surat Edaran Sholat Idul Adha dan Kurban 

Hal ini dikarenakan menjaga keselamatan jiwa belum ada alternatif penggantinya. Sedangkan hifdzu ad-din menjadi urutan berikutnya, karena ada alternatif penerapan keringanan (rukhshah).

"Saya kira rukhshah menjadi pijakan dari ijtihad para ulama dalam menetapkan fatwa baru, fikih pandemi, sebagai panduan umat Islam dalam melaksanakan ibadah di tengah pendemi ini, baik untuk tenaga medis, para penderita, ataupun umat Islam pada umumnya," terangnya.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Wamenag juga mengapresiasi MUI yang melalui kajian fikih telah menerbitkan beberapa fatwa, antara lain Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah saat Pandemi Covid-19.

Baca juga: Jamaah Batal Berangkat, Antrean Calon Haji di Sumbar Jadi 23 Tahun 

Kemudian Fatwa 17/2020 tentang Pedoman Kaifiat Sholat bagi Tenaga Kesehatan yang Menggunakan APD saat Merawat dan Menangani Pasien Covid-19. Lalu Fatwa 28/2020 tentang Panduan Kaifiat Takbir dan Shalat Idul Fitri/Adha saat Pandemi Covid-19.

Sedangkan dalam konteks kebijakan pemerintah, Wamenag melihat Surat Edaran Menteri Agama juga lahir dengan semangat fikih pandemi dan berdasarkan fatwa-fatwa MUI tersebut.

Info grafis PPKM Darurat. (Foto: Okezone)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini