"Boleh jadi makanan, hotel, dan kendaraan kita siapkan dengan baik. Tapi, kalau rukunnya tidak dikerjakan atau syarat hajinya tidak terpenuhi, maka ibadahnya bisa tidak sah. Ini yang harus kita jaga," kata menteri berusia 65 tahun ini.
Karena itu, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama memperkuat layanan pembinaan ibadah melalui musytasyar dinni (konsultan ibadah), petugas kloter, serta para pembimbing dari KBIH. Pendekatan ini dilakukan secara menyeluruh dari tingkat bawah hingga atas, agar tidak ada jemaah yang gagal haji karena ketidaktahuan.
Menag menyatakan presiden Prabowo Subianto memberi apresiasi atas pelaksanaan haji 2025. Apresiasi ini muncul setelah Menag rutin melaporkan perkembangan haji kepada beliau.
"Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada kita semua atas kerja sama yang sangat baik, baik dari jajaran Kementerian Agama, BPH, maupun seluruh petugas di lapangan," tutup Menag.
(Fetra Hariandja)