nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Meski Mayoritas Muslim, di 5 Negara Ini Pria Tak Bisa Leluasa Poligami

Novie Fauziah, Jurnalis · Senin 09 Desember 2019 13:16 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2019 12 09 614 2139671 meski-mayoritas-muslim-di-5-negara-ini-pria-tak-bisa-leluasa-poligami-7oDr3CHSO2.jpg Ilustrasi. Foto: Islami City

MESKI menjadi momok yang tak disukai bagi sebagian wanita, poligami atau memiliki lebih dari satu istri diperbolehkan dalam Islam. Hanya saja di beberapa negara berpenduduk mayoritas Muslim, poligami diatur secara ketat.

Peraturan poligami tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain faktor sosial politik dan pengaruh mazhab yang dianut.

Lalu negara mana saja yang menerapkan aturan ketat terhadap praktik poligami? Dikutip dari buku Ketika Fikih Membela Perempuan karya Prof. Dr. H. Nasararuddin Umar, berikut ulasannya.

1.Turki

Hukum Kekeluargaan Turki (The Turkish Code) tidak membenarkan seorang laki-laki melakukan poligami. Seorang laki-laki baru dapat dibenarkan kawin lagi jika ia mempunyai bukti yang konkret bahwa istrinya telah meninggal dunia atau telah ditalak, sedangkan untuk melakukan talak menurut perundang-undangan Turki sangat ketat.

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Para ulama di Turki menganggap isyarat kebolehan poligami dalam Alquran hanya berlaku dalam kondisi-kondisi khusus, tetapi untuk masyarakat Turki, kondjsi sosial budaya dan ekonomi setempat tidak lagi dianggap realistis (realisable).

Sebagai tindak lanjut dari larangan praktik poligami, sebelum seseorang melangsungkan perkawinan terlebih dahulu harus diumumkan beberapa hari sebelumnya. Rencana perkawinan itu dapat digugat bila di kemudian hari terbukti salah seorang calon pengantin mempunyai istri atau suami (Pasal 18 ayat l 2), kemudian perkawinan dinyatakan batal manakala di kemudian hari ternyata salah seorang dari pasangan tersebut terikat dengan tali perkawinan (Pasal 19a & 19b).

2.Tunisia

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Sebagaimana halnya Turki, Tunisia juga menegaskan larangan berpoligami dan perkawinan kedua atau dinyatakan tidak sah, bahkan lebih tegas lagi karena dalam P213211 18 Undang-Undang Kekeluargaan Tunisia mengancam satu tahun penjara atau denda. Penerapan Hukum larangan berpoligami dianggap suatu terobosan besar, dan mungkin Tunisialah yang paling tegas terhadap praktik poligami dibanding negara-negara Muslim lainnya.

Terobosan tersebut tidak lepas dari dukungan ulama Tunisia yang rata-rata mempunyai wawasan dan pengalaman intelektual yang luas dan komprehensif, mengingat latar belakang sejarah Tunisia yang pemah hidup di bawah dominasi politik penjajah Barat ditambah dengan hubungan geografis yang relatif dekat dengan negara-negara Barat.

Sikap modern masyarakat Tunisia tidak lepas dari kebijaksanaa-kebijaksanaan yang pemah dilakukan Khairuddin, banyak mengadopsi kebudayaan Barat yang lebih dikenal dengan political justice-nya dalam memacu perkembangan masyarakat Tunisia. Sebanyak 142 ulama Tunisia dapat menerima Pasal 18 dari Undang-Undang Tunisia itu karena mereka melihat dan menyadari kondisi objektif masyarakat, sudah menghendaki adanya berbagai pembaruan, termasuk pelarangan terhadap poligami sebagaimana tertuang dalam Pasal 18.

3.Pakistan

Kalau Turki dengan tegas menyatakan dalam konstitusinya bahwa Turki adalah negara sekuler, maka sebaliknya Pakistan dengan tegas pula menyatakan negaranya sebagai negara Islam. Akan tetapi sikap kedua negara ini terhadap praktik poligami mempunyai banyak persamaan, yaitu memperketat terjadinya praktik poligami dalam masyarakat.

Hanya bedanya, Turki lebih ketat dari pada Pakistan. Turki sama sekali tidak memberikan peluang berpoligami dan perkawinan kedua dinyatakan batal, sedangkan Pakistan poligami tidak sampai membatalkan akad perkawinan tetapi menetapkan sanksi yang tegas, yaitu diancam hukuman penjara maksimun satu tahun, atau denda sebanyak-banyaknya 5.000 rupee (Rp1 jutaan kurs sekarang) atau kedua-duanya (Pasal 5a dan b, Undang-Undang Kekeluargaan Pakistan 1962)

Untuk melakukan poligami di Pakistan mesti harus memperoleh izin dari Dewan Arbitrasi atau Dewan Tahkim, sedangkan anggota dewan ini terdiri atas wakil-wakil suami dan pertama serta ketua dari Dewan Persatuan Lokal. Jadi bisa dibayangkan betapa susah melakukan poligami di Pakistan.

Sehubungan dengan ini Coulson berpendapat bahwa dibandingkan dengan materi-materi hukum lain, hukum poligami di Pakistan lebih banyak mengacu kepada kondisi sosial daripada ajaran Alquran (baca: fildh klasik).

4.lrak

Hukum kekeluargaan di Irak memang memberikan peluang, namun pada pelaksanaannya sangat bergantung kepada keputusan hakim, asal hakim memandang memenuhi beberapa syarat. Sedangkan syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kekeluargaan di Irak menetapkan tiga syarat pokok, yaitu 1) Sang suami mempunyai kemampuan untuk membiayai lebih dari seorang istri, 2) tindakan poligami itu dilakukan melalui prosedur yang sah, 3) tindakan poligami dilakukan dengan pertimbangan kemaslahatan (Iowful interest al-mashlahat al-mursalah).

Bagi orang yang melanggar ketentuan poligami dikenakan hukuman setahun penjara atau denda serendah-rendahnya seratus dinar. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6.

Peranan hakim di Irak amat dominan dalam mencegah praktik poligami, sedangkan para hakim lebih banyak merujuk kepada perkembangan kondisi objektif masyarakat Irak, yang ternyata praktik poligami secara umum lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaat.

Dengan demikian pengaruh perkembangan sosial masyarakat Irak juga sangat dominan karena masyarakat Irak yang dikenal banyak menganut Mazhab Hanafiyah tidak dikenal adanya sanksi terhadap pelaku poligami.

5.Syiria

Hukum kekeluargaan Syiria memberikan peranan lebih besar kepada hakim di pengadilan untuk menangani praktik poligami secara kasus demi kasus. Hakim berhak mencegah perkawinan kedua terhadap seseorang bila yang bersangkutan dipandang tidak mampu membiayai istri-istrinya atau akan mendatangkan kemudharatan rumah tangganya.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 17 UU Tahun 1953. Syiria yang mayoritas masyarakatnya menganut mazhab Syai’i. Bahkan Jamal J. Nasir mengelompokkan Syiria sebagai salah satu negara Muslim yang bersikap tegas terhadap poligami disamping Tunisia dan Druzes (Libanon). Hanya saja di Syiria, praktik poligami tidak sampai membatalkan perkawinan, lagi pula pelanggar poligami tidak dicantumkan secara tegas dalam kitab perundang-undangannya, sebagaimana halnya negara-negara yang disebutkan terdahulu.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini