Kemenag Jelaskan Nasib Dana Setoran Jamaah Haji yang Gagal Berangkat

Dani Jumadil Akhir, Jurnalis · Kamis 04 Juni 2020 11:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 06 04 614 2224323 kemenag-jelaskan-nasib-dana-setoran-jamaah-haji-yang-gagal-berangkat-TnutMV8ONh.jpg Ilustrasi jamaah haji. (Foto: Istimewa)

MENTERI Agama Fachrul Razi baru saja mengumumkan Keputusan Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 Hijriah/2020 Masehi. Langkah tersebut diambil untuk melindungi calon jamaah dan petugas haji dari corona virus disease (covid-19) yang mewabah secara global.

Lantas, bagaimana dana setoran pelunasan calon jamaah haji?

Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) mencatat ada 198.765 jamaah haji reguler yang telah membayarkan dana setoran pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M.

Jumlah tersebut tersebar di 13 embarkasi yaitu Aceh (4.187 jamaah), Balikpapan (5.639), Banjarmasin (5.495), Batam (11.707), Jakarta-Bekasi (37.877), Jakarta-Pondok Gede (23.529), Lombok (4.505), Makassar (15.822), Medan (8.132), Padang (6.215), Palembang (7.884), Solo (32.940), dan Surabaya (34.833).

Besaran dana setoran pelunasan yang mereka bayarkan beragam sesuai embarkasi keberangkatan. Bipih terendah adalah Embarkasi Aceh (Rp31.454.602) dan tertinggi Embarkasi Makassar (Rp38.352.602).

Jika setoran awal calon jamaah haji adalah Rp25.000.000, maka dana setoran pelunasan yang dibayarkan sekira Rp6.454.602 hingga Rp13.352.602.

Lalu, bagaimana nasib dana setoran awal tersebut?

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Nizar Ali menjelaskan bahwa dana setoran pelunasan jamaah haji 1441H/2020M akan dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, setoran pelunasan Bipih bakal dikelola secara terpisah oleh BPKH.

"Sesuai KMA Nomor 494 Tahun 2020, dana setoran pelunasan itu akan dikelola terpisah, dan nilai manfaatnya akan diberikan oleh BPKH kepada jamaah haji paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M," tegas Nizar dalam keterangannya, Rabu 3 Juni 2020.

Selain itu, terang dia, Kemenag juga membuka opsi lain bagi calon jamaah haji 1441H/2020M yang sudah melunasi dan batal berangkat haji tahun ini. Mereka dapat meminta kembali dana setoran pelunasan Bipih.

Namun yang bisa diminta kembali adalah dana setoran pelunasan awalnya, bukan dana setoran awalnya. Sebab jika calon jamaah juga menarik dana setoran awal, berarti telah membatalkan rencana mendaftar berangkat haji.

Permohonan pengembalian dana pelunasan ini, lanjut Nizar, disampaikan melalui Kantor Kemenag Kabupaten/Kota tempat mendaftar. Nantinya mereka yang akan memproses ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, selanjutnya ke BPKH.

"BPKH yang akan menerbitkan surat perintah membayar kepada Bank Penerima Setoran (BPS) agar mentransfer dana setoran pelunasan itu kepada rekening jemaah haji," paparnya.

Nizar menjelaskan, dana haji sejak 2018 sudah diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh BPKH. Hal itu ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 pada 13 Februari 2018.

Peraturan tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

"Saat itu (Februari 2018) tercatat dana haji mencapai Rp103 triliun, dan sejak itu semuanya sudah menjadi wewenang BPKH. Rilis terakhir BPKH menyebut dananya sudah mencapai Rp135 triliun," ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini Kemenag sudah tidak mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji, dalam bentuk apa pun.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini