Muhammadiyah Dukung Wacana Larangan Haji Lebih dari Sekali dengan Catatan
JAKARTA - Wacana Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Muhadjir Effendy terkait larangan ibadah haji lebih dari satu kali, mendapat tanggapan beragam dari banyak kalangan. Termasuk dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
Muhadjir beralasan, peminat haji di Indonesia itu luar biasa, sehingga masa tunggu menjadi lama. Pemerintah, kata Muhadjir, harus memprioritaskan masyarakat yang belum berangkat sama sekali, agar masa tunggu tidak terlalu lama.
"Orang yang belom haji lah yang lebih berhak, untuk naik haji dibanding mereka yang sudah naik haji," ujar Muhadjir, dilansir laman Kemenko PMK, Jumat (25/8). Atas dasar itu, kata Muhadjir, dirinya mengusulkan larangan ibadah haji lebih dari satu kali.
Wacana Menko PMK tersebut mendapat tanggapan positif dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menyatakan prioritas perjalanan haji memang selayaknya diberikan kepada masyarakat yang belum melaksanakan ibadah haji.
“Ya memang diprioritaskan yang belum haji,” ujar Dadang, dikutip dari muhammadiyah.or.id, Jumat (25/8). Hanya saja, Dadang memberikan catatan larangan tersebut tidak berlaku untuk petugas dan pembimbing jemaah haji. Alasannya, petugas dapat melaksanakan ibadah haji kembali saat menjalankan tugasnya.
