8 Tantangan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Termasuk Membuat Jamaah Tidak Gaptek
Ketujuh, sarana dan prasarana di Arab Saudi yang belum sepenuhnya mendukung layanan haji. Menurut Arsad, penyediaan layanan haji ada yang menjadi otoritas pemerintah Indonesia dan ada juga yang menjadi otoritas Arab Saudi.
Pelayanan Masyair, baik terkait penempatan jamaah di tenda, penyiapan transportasi, maupun penyediaan katering selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, menjadi tanggung jawab pihak Arab Saudi.
Guna mengantisipasi kondisi yang tidak sesuai harapan, KBIHU harus memiliki skema alternatif, misalnya memilih penempatan jemaah lansia di hotel-hotel yang dekat jamarat (tempat lontar jumrah). Ini penting untuk memberikan kenyamanan saat jamaah haji tidak mendapat ruang yang cukup ketika di Mina.
"Lain lagi dengan layanan hotel, katering, dan transportasi antar kota perhajian saat di Makkah, Madinah, itu menjadi otoritas Pemerintah Indonesia. Ketika ada permasalahan pada layanan tersebut, kita bisa langsung menindaklanjutinya dan menyampaikan komplain secara tertulis," ucapnya.
Kedelapan, peningkatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dalam pembinaan manasik haji dengan Kantor Urusan Agama (KUA). Arsad menegaskan bahwa bimbingan dan pembinaan manasik menjadi tugas bersama antara pemerintah (KUA) dengan KBIHU.
"KBIHU bukan lagi sebagai kompetitor tetapi menjadi mitra Kemenag dalam melakukan bimbingan dan pembinaan manasik," tandasnya.
(Hantoro)
