Pelayanan Jamaah saat Puncak Haji di Armuzna
Besarnya kuota jamaah haji Indonesia yang diberikan Pemerintah Arab Saudi, ternyata berdampak kepada pelayanan saat berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada puncak haji.
Tim Pengawas (Timwas) DPR RI memberikan lima catatan penting terkait penyelengaraan haji 2024 di Armuzna). Timwas menyebut ada beberapa masalah lain yang menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan. Diantaranya, tenda yang melebihi kapasitas dan pergerakan jamaah haji dari lokasi hotel ke Armuzna.
"Setidaknya, saya menemukan beberapa catatan penting dalam peninjauan fasilitas di Arafah, Muzdalifah dan Mina," kata anggota Timwas, Ace Hasan Syadizky, di Makkah, Jumat (14/6/2024).
Namun secara garis besar, penyelenggaran haji 2024 dinilai sukses oleh banyak pihak. Pasalnya, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) telah membuat berbagai macam terobosan dan kebijakan untuk mengantisipasi berbagai macam masalah seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Banyak perbaikan yang dilakukan pada operasional haji tahun ini. Ada beberapa terobosan. Tahun lalu isunya Muzdalifah. Tahun ini ada kebijakan murur saya kira bagus. Saya paling risau kasus Muzdalifah, jangan sampai terulang. Alhamdulillah ada jalan keluar,” ujar, Menko PMK Muhadjir Effendy di Jeddah beberapa waktu lalu.
Hal senada juga diutarakan Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj yang menyebut, pelayanan haji 2024 lebih baik. Namun dia juga memberikan sedikit catatan untuk penyelenggaran haji tahun ini.
“Layanan haji secara umum sudah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya dengan berbagai inovasi seperti fast track yakni pemeriksaan sekali saja di titik yang sudah ditentukan,”ujar Mustolih saat berbincang dengan Okezone, Jumat (12/7/2024) malam.
Dia menambahkan, aspek layanan kesehatan jamaah sudah lebih baik. Namun dia menyoroti tenda di Arafah yang masih dalam tahap perbaikan dan perluasan.
“Untuk di Muzdalifah, jangan sampai terjadi tragedi seperti tahun sebelumnya. Ada strategi tertentu yang diterapkan untuk tidak menginap, melainkan hanya sekadar lewat untuk keselamatan jamaah,” ucapnya.
Sementara terkait adanya penambahan kuota akan berdampak pada pelayanan di Armuzna, Mustolih mengatakan hal itu tergantung pendekatan Kementerian dengan Pemerintah Arab Saudi.