Share

Ustadz Felix Siauw Kritik Label Halal Buatan Kemenag, Kalimatnya Tegas Bikin Sadar

Novie Fauziah, Jurnalis · Jum'at 18 Maret 2022 18:08 WIB
https: img.okezone.com content 2022 03 18 614 2563997 ustadz-felix-siauw-kritik-label-halal-buatan-kemenag-kalimatnya-tegas-bikin-sadar-THqQwOTrAe.jpg Ustadz Felix Siauw. (Foto: Instagram @felix.siauw)

USTADZ Felix Siauw turut memberikan pandangan terkait polemik Label Halal Indonesia buatan Kementerian Agama. Sebelumnya pemberian label halal merupakan wewenang Majelis Ulama Indonesia (MUI), tapi kini diambil alih Kemenag.

Dikutip dari akun Instagram-nya @felix.siauw, ia mengatakan bahwa Label Halal Indonesia buatan Kemenag jika dilihat dari segi desainnya lebih mengarah pada nilai politis dibandingkan fungsinya.

Baca juga: Polemik Logo Halal Kemenag, Ini Solusi Cerdas Ustadz Adi Hidayat 

"Dari segi pentingnya, enggak penting ganti logo, tapi sarat kepentingan," tulis Ustadz Felix Siauw dalam unggahannya.

Lebih lanjut ia pun merasa kasihan kepada para pengusaha, sebab harus mengganti lagi label halal lama dengan yang baru. Sebelumnya logo tersebut bertuliskan kata halal disertai cap MUI.

"Yang kepikir sama aku, kasihan banget para pengusaha, yang pengin halal jadi makin sulit, ganti lagi logo berarti tambah lagi biaya," kata Ustadz Felix Siauw.

Label Halal Indonesia. (Foto: Kemenag)

Menurut dia, perkara pelabelan logo halal ini merupakan sesuatu yang besar karena berdampak terhadap suatu produk. Untuk membenahi semua ini ia berharap dan masih menunggu kebijakan positif bagi umat.

"Yang enggak mampu menyelesaikan hal penting, rewel dalam hal enggak penting. Masih nunggu kebijakan positif bagi umat yang kayaknya seperti menunggu godot," ungkapnya.

Baca juga: Pakar Kaligrafi Arab Sebut Label Halal Kemenag Terbaca "Haram", Ini Penjelasannya 

Sementara itu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) Muhammad Aqil Irham menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebuah produk yang diajukan oleh para pelaku usaha.

"Ada tiga aktor yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, terlibat dalam proses Sertifikasi Halal, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan MUI," kata Aqil dalam keterangan resminya Selasa 15 Maret 2022.

Dengarkan Murrotal Al-Qur'an di Okezone.com, Klik Tautan Ini: https://muslim.okezone.com/alquran

Ia melanjutkan, masing-masing pihak sudah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam tahapan sertifikasi halal. Dimulai pengajuan pemilik produk hingga terbitnya sertifikat.

BPJPH Kemenag misalnya memiliki tugas menetapkan aturan atau regulasi, menerima, dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk), dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal.

Baca juga: Masih Bolehkah Pakai Label Halal yang Lama? Ini Kata Kemenag 

Baca juga: Logo Label Halal Indonesia Punya Bentuk Gunungan, Ini Perbedaan dengan Negara Lain 

Sementara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang bertugas melakukan pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk yang diajukan untuk sertifikasi halalnya. Pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor halal yang dimiliki oleh LPH.

Selanjutnya pihak yang berperan dalam proses sertifikasi halal adalah MUI. Peran MUI berwenang menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Ketetapan halal ini, baik yang terkait dengan standar maupun kehalalan produk.

"Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH didasarkan atas ketetapan halal MUI," tukasnya. Wallahu a'lam bishawab.

Label halal berbagai negara. (Foto: Instagram @felix.siauw)

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini