Pilpres 2024, MUI Harapkan Pemimpin yang Berorientasi pada Kepentingan Rakyat

WAKIL Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengungkapkan sosok pemimpin negara yang diharapkan menjelang hari Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Ia mengharapkan terpilihnya pemimpin yang people oriented atau berorientasi kepada kepentingan rakyat.

Dirinya berharap tidak muncul pemimpin yang demagog. Ini merupakan istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani yakni "demos" bermakna rakyat dan "agogos" atau pimpinan dalam arti negatif.

"Jadi pemimpin demagog adalah pemimpin yang menyesatkan karena alasan yang dia jadikan sebagai dasar dalam membuat kebijakan dan tindakannya adalah kepentingan pribadi dan kepentingan dari kroni-kroninya," ungkap Buya Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima Okezone, Selasa (13/2/2024).

Ia menerangkan, corak kepemimpinan demagog jelas-jelas sangat bertentangan dengan yang diharapkan dan diamanatkan falsafah Pancasila serta UUD 1945.

Di dalam sila kelima Pancasila diketahui bahwa tujuan dari sebuah kepemimpinan di negeri ini haruslah diarahkan bagi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 terkait ekonomi dan sosial sudah dijelaskan bahwa tugas pemimpin menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta untuk melindungi mereka-mereka yang fakir dan miskin serta mereka-mereka yang hidupnya dalam keadaan telantar.

"Jadi kepemimpinan yang kita harapkan dan perlukan adalah kepemimpinan yang bersifat people oriented, artinya kepemimpinan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan dari sang pemimpin," tegas Buya Anwar Abbas. 

Oleh karena itu, papar dia, tugas ke depan sebagai rakyat adalah mengawasi dan mengupayakan bagaimana caranya supaya para pemimpin yang berkuasa di negeri ini tetap berpegang teguh kepada falsafah Pancasila dan hukum dasar negara kita yaitu UUD 1945. 

"Ini penting kita lakukan agar mereka-mereka yang kita amanati untuk menjadi pemimpin tersebut jangan sampai keluar dari garis yang ditentukan oleh falsafah dan konstitusi negara kita," jelas Buya Anwar Abbas.

"Bila hal demikian mereka langgar, maka risikonya tentu akan sangat besar dan sangat berbahaya bagi masa depan bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Karena hal demikian sudah jelas akan mengusik rasa persatuan dan kesatuan di antara kita sebagai warga bangsa dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," pungkasnya. 

(Hantoro)